Info Massa – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang ibu kota. Ratusan mahasiswa yang dimotori oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Mengusung tagar ekstrem #MenujuIndonesiaBangkrut, aksi ini tidak hanya menuntut stabilitas harga, tetapi juga menguliti arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bias terhadap kepentingan elit dan militeristik.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang didominasi isu harga bahan pokok, dalam demonstrasi kali ini mahasiswa secara spesifik membidik program-program unggulan pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua Umum FMN, Symphati Dimas Rafi’i, menyatakan bahwa pemerintah saat ini lebih mementingkan program-program tersebut ketimbang menyelamatkan daya beli rakyat yang tercekik akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pusat dari kebijakan dan program yang membuat rakyat Indonesia saat ini semakin tenggelam dalam krisis. Baginya, penderitaan rakyat tidak jauh lebih penting daripada melanjutkan program MBG dan KDMP,” ujar Rafi’i di tengah massa aksi, Jumat (12/6).
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga membawa rapor merah terkait isu demokrasi dan pertahanan. Massa mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai gejala menguatnya militerisme di ruang sipil.
Ada dua poin krusial yang dituntut oleh gabungan mahasiswa hari ini, mendesak pemerintah segera menghentikan proyek pembangunan entitas militer baru ini di daerah-daerah dan massa menuntut penghentian penempatan perwira militer dan kepolisian—baik aktif maupun purnawirawan—pada jabatan sipil strategis.
Menurut mahasiswa, kebijakan penempatan aparat di pos sipil serta penguatan militer di proyek pembangunan merupakan indikator kemunduran demokrasi yang nyata.
Di akhir aksi, aliansi mahasiswa membacakan manifesto yang berisi enam tuntutan mutlak yang ditujukan langsung kepada Istana Negara:
- Turunkan harga BBM seluruh jenis serta tekan biaya produksi dan kebutuhan hidup.
- Hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Hentikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
- Akhiri penempatan perwira militer dan kepolisian pada jabatan sipil strategis.
- Proses hukum kapitalis birokrat yang terlibat dalam pusaran korupsi.
- Hentikan penindasan terhadap rakyat, termasuk perampasan tanah dan penggusuran sepihak.
