Info Massa – Gabungan massa lintas sektoral menggelar mimbar demokrasi penolakan isu politik dinasti dan pelanggar HAM di Kampus STIE AMKOP, Makassar, Minggu 17 Desember 2023.
Salah seorang inisiator mimbar demokrasi, Aspar Muin, sangat terang menegaskan bahwa Presiden RI ke 7 telah mengantarkan dinamika demokrasi ke arah yang lebih buruk.
Hal tersebut berkaitan dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang berhasil menjadi Cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 2023.
“Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, di mana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres,” ungkap Aspar Muin dalam keterangan tertulisnya.
Aspar menegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu merupakan upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.
“Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang masih dikriminalisasi,” tandasnya.
Terlebih, kata Aspar, keputusan tersebut menjadi kontroversi, karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UU Pemilu merupakan ipar dari Jokowi, di mana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.
“Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya,” tegasnya.
“Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu,” sambungnya.
Dia menambahkan, reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran.
“Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang masih dikriminalisasi,” tandasnya.
Dalam aksinya, ribuan massa tersebut menggunakan topeng Guy Fawkes yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi dengan menabrak konstitusi di Indonesia. Mereka mengemas acara ini dalam bentuk panggung rakyat.
Selain panggung rakyat diisi dengan orasi dan penampilan seniman, AMPDS membagikan topeng V for Vandetta kepada peserta sebagai simbol perlawanan, dan juga stiker yang berisi kalimat peringatan “Awas Bahaya! Jangan Sampai Indonesia Dikuasai Tirani Dinasti Dan Pelanggar HAM.
Kegiatan ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar. Selain mahasiswa, sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu juga terlibat dalam mimbar demokrasi ini.
Kegiatan mimbar demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank ternama di Kota Daeng; Kapal Udara dan Makassar Uye. Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor, juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan. []
