Info Massa – Pemerintah memberikan dukungan keuangan untuk menjaga ketahanan finansial BPJS Kesehatan. Presiden menggelontorkan suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk menutupi cash flow gap(defisit arus kas) akibat tingginya klaim pembayaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes).
Keterbatasan arus kas ini terjadi akibat ketimpangan antara realisasi penerimaan iuran dan beban klaim manfaat yang harus dibayarkan. Meskipun BPJS Kesehatan telah berhasil mengumpulkan iuran hingga bulan ini, beban klaim pelayanan tetap membutuhkan penanganan finansial secara cepat agar operasional pembayaran ke faskes berjalan lancar.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengonfirmasi bahwa bantuan dana tersebut disalurkan secara bertahap dalam dua gelombang.
“Kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, dan Pak Menteri. Telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun lagi akan cair bulan November sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Suntikan dana dari Presiden ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan tidak ada keterlambatan pembayaran klaim dari faskes yang telah melayani para peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Di balik intervensi Presiden ini, Prihati menjelaskan bahwa cash flow gap bukan disebabkan oleh satu pihak semata, melainkan ada beberapa faktor utama. Salah satu kendala terbesar adalah tingginya angka peserta nonaktif yang mencapai 52 juta orang.
Apabila seluruh peserta nonaktif tersebut kembali aktif dan membayar iuran dengan semangat gotong royong, potensi penerimaan BPJS Kesehatan diproyeksikan meningkat sangat signifikan.
“Kalau kelas 3 saja itu sekitar Rp2 triliun per bulan, kalau setahun bisa mencapai Rp24 triliun,” kata Prihati.
Dengan cairnya dana tahap pertama sebesar Rp10 triliun bulan ini dan disusul Rp10 triliun pada November mendatang, kestabilan arus kas BPJS Kesehatan diharapkan terus terjaga hingga akhir tahun sembari pemerintah mendorong kepatuhan pembayaran iuran peserta. []
