Info Massa – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap terjamin, meskipun lembaga tersebut akan berubah menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang saat ini tengah digodok pemerintah bersama DPR.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan seluruh pegawai ASN Kementerian BUMN akan ikut berpindah ke lembaga baru tanpa kehilangan status kepegawaiannya.
“Tentunya di dalam undang-undang ini sendiri, dari Kementerian BUMN akan beralih ke sini, dan tentunya kita akan memastikan bahwa semua ASN dari Kementerian BUMN itu juga nanti akan berpindah ke badan yang baru ini,” ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Rini menambahkan, meskipun Kementerian BUMN berubah menjadi BP BUMN, lembaga ini masih termasuk golongan lembaga pemerintah. Dengan demikian, Rini menegaskan pegawai di dalamnya tetap berstatus ASN.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari penguatan regulasi sekaligus penyempurnaan kelembagaan pengelolaan BUMN.
“Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” kata Andre.
Andre menambahkan, terdapat 84 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU tersebut. Tim sinkronisasi DPR bersama pemerintah juga telah menyempurnakan struktur batang tubuh RUU serta melengkapi berbagai penjelasan untuk mempertegas fungsi dan peran BP BUMN.
Sebagai informasi, selain pembentukan BP BUMN, pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang akan bersinergi dengan BP BUMN dalam mengelola aset dan investasi negara di BUMN.[]
Komentar