Info Massa – Gelombang demonstrasi massa kembali pecah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), untuk menuntut penyelesaian atas menyempitnya ruang kebebasan sipil serta serangkaian kebijakan ekonomi dan lingkungan.
Aksi massa yang berlangsung dinamis ini diwarnai dengan audiensi terbuka langsung di depan gerbang selatan kompleks pemerintahan, setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar menemui kerumunan pengunjuk rasa.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti penanganan aksi massa selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai sarat kekerasan aparat dan kriminalisasi aktivis.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, mengecam keras pola penangkapan massal serta tindakan represif yang terus berulang setiap kali warga menggunakan hak berpendapat di muka umum.
“Penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara,” tegas Dion di tengah riuhnya demonstrasi.
Massa juga membeberkan dugaan keterlibatan kelompok preman (gentho) dalam mengintimidasi warga,seperti pada aksi penolakan relokasi pedagang Malioboro (20/10/2026) dan aksi 28 Oktober 2026. Pada peristiwa terakhir, aliansi mencatat setidaknya 34 orang ditangkap, termasuk dua warga sipil/wisatawan yang kebetulan berada di lokasi kejadian.
Atas dasar penindakan tersebut, massa membawa Sembilan Tuntutan yang mencakup isu nasional hingga persoalan lokal Yogyakarta, seperti desakan evaluasi aturan larangan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi,penuntasan penanganan korupsi Stadion Mandala Krida, isu biaya pendidikan, kerusakan lingkungan, hingga penyesuaian upah murah buruh.
Menanggapi desakan massa pengunjuk rasa, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan keterbukaannya untuk meninjau ulang Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Jaga Warga maupun pembatasan aksi di Sumbu Filosofi jika terbukti membatasi iklim demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” kata Sultan di hadapan massa.
Terkait keluhan upah buruh, Sultan menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengacu pada formula serta Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dari pemerintah pusat. Sementara mengenai revitalisasi Stadion Mandala Krida yang mandek usai kasus korupsinya inkrah pada September 2026, Sultan menyampaikan bahwa penyesuaian standar FIFA baru bisa dianggarkan pada 2028 melalui APBN.
Kendati Gubernur DIY telah memberikan jawaban langsung di lokasi aksi, perwakilan massa Aliansi Jogja Memanggil menilai tanggapan tersebut belum memberikan jaminan kepastian atas poin-poin tuntutan yang mereka suarakan. []
