Info Massa – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya membuka suara terkait dinamika politik yang tengah mengepungnya, termasuk mengenai rencana pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden. Gibran menegaskan akan menghormati seluruh masukan masyarakat dan memilih untuk berjuang (fight) membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur hukum ketimbang membiarkan kegaduhan terus berlarut.
Sikap tegas ini diambil Gibran usai menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini.Saya tidak ingin menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran kepada awak media.
Langkah Gibran mengemuka di tengah menguatnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI menyikapi dugaan persoalan ijazah miliknya. Dinamika politik yang semakin memanas tersebut mendorong Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri secara langsung kepada Presiden Prabowo.
Namun, dalam pertemuan empat mata tersebut, Presiden Prabowo tidak merespons dengan penolakan langsung, melainkan memberikan penguatan serta arahan agar persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan konstitusional.
Gibran mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Kepala Negara sudah sangat dekat, sehingga masukan dari Presiden menjadi pijakan utamanya dalam mengambil langkah hukum selanjutnya.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkap Gibran.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Gibran menyatakan siap membuktikan keabsahan seluruh rekam jejak pendidikannya, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, melalui mekanisme hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tegas Gibran.
Dengan memilih jalur legal formal, Gibran berharap keputusannya untuk tidak mengedepankan emosi dan tetap mengikuti prosedur hukum dapat mengakhiri spekulasi politik serta memberikan kepastian hukum atas polemik ijazah yang bergulir di publik. []
