Info Massa – Konflik terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak kini menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung menilai kisruh tersebut sebagai potret nyata krisis kepemimpinan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ketua KUMALA Rangkasbitung, Heru Jack, menegaskan bahwa konflik di pucuk pemerintahan daerah tidak bisa dianggap sebagai persoalan internal semata. Menurutnya, situasi ini justru mencerminkan kegagalan dalam mengelola amanah rakyat.
“Ini bukan konflik biasa. Ini adalah bentuk nyata krisis kepemimpinan. Ketika pemimpin sibuk berkonflik, rakyat yang menjadi korban,” tegas Heru dalam pernyataannya kepada I’M, Selasa (31/3).
Menurutnya, publik saat ini dipaksa menyaksikan disharmoni di tingkat elite pemerintahan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, pembangunan, dan stabilitas pemerintahan semakin mendesak.
KUMALA menilai, konflik tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga etika kepemimpinan, lemahnya komunikasi politik, serta tidak ditempatkannya kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Lebih jauh, Heru menyoroti peran partai politik pengusung dan pendukung yang dinilai tidak boleh lepas tangan terhadap situasi ini.
“Partai politik adalah pihak yang melahirkan kepemimpinan hari ini. Jangan hanya hadir saat kontestasi, lalu menghilang ketika terjadi kegaduhan,” ujarnya.
KUMALA secara tegas mendesak partai politik untuk bertanggung jawab secara moral dan politik atas konflik yang terjadi. Mereka juga meminta dilakukan evaluasi terbuka terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai telah gagal menunjukkan soliditas.
Selain itu, KUMALA memperingatkan bahwa sikap diam dari partai politik hanya akan memperburuk kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak.
“Diamnya partai politik sama saja dengan membiarkan kerusakan terus berlangsung,” kata Heru.
Ia juga mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada stagnasi pembangunan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik.
KUMALA menegaskan bahwa masyarakat Lebak tidak membutuhkan pemimpin yang saling berseberangan, melainkan figur yang mampu bekerja sama, bersinergi, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Demokrasi bukan hanya soal menang dalam pemilihan, tetapi bagaimana menjalankan kekuasaan dengan etika, integritas, dan tanggung jawab,” pungkasnya.[]
