Info Massa – Ambisi Pemerintah Kota Tangerang untuk naik dari kategori Nindya menuju kategori utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) mencerminkan hasrat birokrasi modern untuk memenuhi standar normatif negara. Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar menjadi bagian dari mekanisme administratif untuk memastikan indikator-indikator formal terpenuhi.
Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah pemenuhan indikator tersebut identik dengan terpenuhinya rasa aman anak dalam kehidupan sehari-hari?
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, menyampaikan optimisme bahwa capaian kategori utama berada dalam jangkauan. Pernyataan ini mencerminkan apa yang oleh James C. Scott sebut sebagai upaya negara menyederhanakan realitas kompleks menjadi indikator yang “terbaca” (legibility).
Namun realitas sosial tidak sesederhana itu.
Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang masih menjadi persoalan serius. Dokumen resmi DP3AP2KB mencatat, hingga 2022 terdapat sekitar 95 korban kekerasan. Sementara itu, data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)/SIMFONI-PPA menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir: 80 kasus (2022), 121 kasus (2023), dan 109 kasus (2024).
Angka ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena insidental, melainkan persoalan yang berulang dan belum terselesaikan secara sistemik.
Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini menandakan adanya problem struktural. Kekerasan terhadap anak tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan disfungsi keluarga, tekanan ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan sosial di tingkat komunitas.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Tihar Sopian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Michael Power, birokrasi modern sering kali terjebak dalam audit culture di mana keberhasilan diukur melalui indikator, laporan, dan prosedur administratif.
Dalam konteks ini, penilaian Kota Layak Anak berpotensi menjadi sekadar ritual administratif. Kota dinilai “layak” karena memenuhi instrumen evaluasi, sementara realitas sosial tetap menyimpan kerentanan.
Fenomena ini selaras dengan konsep decoupling dari John W. Meyer, yang menjelaskan adanya keterputusan antara struktur formal dan praktik empiris. Pemerintah dapat membangun sistem, regulasi, dan forum, tetapi implementasinya tidak selalu menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
Pandangan optimistis dari Tim Ahli Kementerian PPPA, Hamid Pattilima, bahwa Tangerang berada pada jalur yang baik, perlu dibaca secara kritis. Jalur tersebut bisa saja merujuk pada kepatuhan administratif, bukan pada kualitas perlindungan yang dirasakan anak.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan dominannya pendekatan berbasis output ketimbang outcome. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen, pembangunan seharusnya diukur dari perluasan kapabilitas manusia, termasuk kemampuan anak untuk hidup aman dan bermartabat.
Jika anak-anak masih menghadapi kekerasan dalam jumlah ratusan kasus setiap tahun, maka klaim “ramah anak” patut dipertanyakan secara serius.
Dengan demikian, persoalan Kota Layak Anak bukan sekadar soal implementasi program, melainkan soal paradigma. Ketika predikat dijadikan tujuan utama, kebijakan berisiko berubah menjadi simbol bukan solusi.
Tanpa keberanian untuk mengakui kesenjangan antara data dan klaim, Kota Layak Anak hanya akan menjadi apa yang oleh Jean Baudrillard sebut sebagai simulacra: representasi yang tampak nyata, tetapi terlepas dari realitas.
Pada akhirnya, ukuran sebuah kota yang benar-benar layak anak tidak terletak pada penghargaan yang diraih, melainkan pada satu pertanyaan sederhana: apakah anak-anak benar-benar aman di dalamnya?
Jika data masih menunjukkan sebaliknya, maka yang kita hadapi bukan keberhasilan kebijakan, melainkan ilusi yang dilembagakan.
