Info Massa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-114 yang digelar oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss. Di hadapan forum tahunan tersebut, Menaker mengklaim membawa misi besar untuk memperkuat perlindungan pekerja nasional di tengah gempuran ketidakpastian global.
“Indonesia hadir untuk membawa suara ketenagakerjaan nasional. Perubahan dunia kerja harus kita kelola agar pekerja tetap terlindungi,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Senin (8/6).
Namun, di tengah tema besar ILC 2026 yakni “Navigating Change Through Inclusive Social Dialogue”(Mengarungi Perubahan Melalui Dialog Sosial Inklusif), benarkah suara kelas pekerja di dalam negeri benar-benar telah didengar secara inklusif?
Dalam pidatonya, Menaker menekankan bahwa Indonesia fokus pada isu-isu krusial seperti pemenuhan hak-hak pekerja platform digital (ojek online, kurir, dll) serta kesetaraan gender untuk pekerja perempuan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menjadwalkan penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO. Langkah ini diklaim sebagai bukti komitmen negara melindungi buruh migran dan pekerja di sektor maritim.
Meskipun langkah diplomasi ini terlihat progresif di atas kertas, kalangan serikat buruh kerap mengkritik lambatnya turunan regulasi di tingkat domestik. Pekerja platform digital di Indonesia, misalnya, hingga kini masih terjebak dalam status “mitra” yang membuat mereka tidak memiliki jaminan upah minimum, pesangon, ataupun hak berserikat yang kuat. Ratifikasi Konvensi ILO 188 pun ditantang untuk membuktikan tajinya di lapangan, mengingat tingginya angka eksploitasi yang dialami anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.
Menaker Yassierli menyatakan bahwa dialog tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi global.
“Dalam situasi global yang penuh tantangan, dialog sosial menjadi kunci. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus membangun komunikasi yang konstruktif agar hubungan industrial tetap kondusif dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Yassierli.
Kalimat “hubungan industrial tetap kondusif” dan “keberlangsungan usaha tetap terjaga” sering kali dibaca oleh kelas buruh sebagai eufemisme dari tuntutan agar buruh tidak melancarkan protes atau mogok kerja demi menjaga iklim investasi.
Di tingkat akar rumput, konsep dialog sosial di Indonesia dinilai masih pincang. Kebijakan-kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang lahir pasca-pemberlakuan regulasi sapu jagat (Omnibus Law) kerap dianggap lebih memihak pada fleksibilitas pasar kerja bagi pengusaha, ketimbang memberikan kepastian kerja (job security) bagi buruh.
Selain menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) pada Sidang Pleno, Menaker Yassierli juga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Menteri Tenaga Kerja Kelompok Asia Pasifik (ASPAG) serta menyuarakan dukungan terhadap peningkatan partisipasi Palestina dalam forum ILO.
