Info Massa — Indonesia resmi memperkuat posisi tawarnya di panggung diplomasi global. Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesia kini secara resmi memulai tugasnya sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Board of Auditors/UNBoA) untuk masa jabatan 2026–2032.
Langkah bersejarah ini ditandai dengan serah terima keanggotaan yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Rabu (22/7/2026). Dalam posisi baru ini, BPK RI menggantikan China National Audit Office sebagai wakil dari kawasan Asia.
Dengan mandat tersebut, Indonesia bersama dua lembaga pemeriksa negara dari Prancis dan Brasil bertanggung jawab penuh memeriksa laporan keuangan serta kinerja seluruh entitas PBB di dunia.
Keberhasilan Indonesia menembus organ krusial PBB ini bukan proses instan. Terpilihnya Indonesia secara aklamasi pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB akhir 2025 lalu merupakan hasil pengawalan diplomasi intensif selama lima tahun.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, yang mendampingi Ketua BPK Isma Yatun di New York, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengamankan posisi strategis ini.
“Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional,” ujar Arrmanatha.
Kemlu melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York pun berkomitmen memberikan pengawalan penuh kepada tim BPK selama enam tahun masa tugas ke depan.
Terpilihnya BPK untuk mengaudit organisasi sekelas PBB menjadi bukti bahwa standar pemeriksaan keuangan yang dimiliki Indonesia telah diakui secara global. Sebagai auditor eksternal, BPK tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga berhak memberikan rekomendasi langsung kepada Majelis Umum PBB untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi organisasi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan komitmen BPK untuk menjaga integritas penuh selama menjalankan mandat dunia ini.
“Keanggotaan Indonesia di UNBoA merupakan pengakuan atas kapasitas dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa berstandar internasional. Kami menegaskan pentingnya menjaga independensi, kesinambungan, dan kualitas audit agar memberikan nilai tambah bagi PBB dan negara-negara anggotanya,” tegas Isma.
Masa tugas BPK di UNBoA akan berlangsung efektif hingga Juni 2032, menjadikan Indonesia salah satu aktor kunci dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas anggaran PBB selama enam tahun ke depan. []
