Info Massa – Sebuah angin segar dan semangat keadilan berhembus bagi jutaan pendidik di tanah air. Di tengah komitmen pemerintah meningkatkan kepastian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seruan kuat digaungkan untuk memastikan para guru madrasah swasta yang telah setia mengabdi bertahun-tahun tidak terbelakang dalam meraih kesejahteraan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap ratusan ribu pahlawan tanpa tanda jasa di sektor pendidikan keagamaan swasta tersebut.
“Negara jangan membedakan nilai pengabdian seorang guru hanya karena yang satu mengajar di madrasah negeri dan yang lain mengajar di madrasah swasta,” ujar Dini di Jakarta.
Langkah ini menjadi momentum emas untuk membenahi kualitas pendidikan nasional secara holistik dan inklusif.
Kementerian Agama sebelumnya telah mengusulkan sekitar 630 ribu guru madrasah agar dapat masuk dalam skema PPPK sebagai wujud nyata dukungan pemerintah.
Setiap pendidik, baik di lembaga negeri maupun swasta, mengemban misi mulia yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peningkatan status kepegawaian diharapkan tidak sekadar menjadi urusan administrasi, tetapi membawa transformasi kualitas pendidikan madrasah secara menyeluruh.
Sejalan dengan semangat perbaikan tersebut, pemerintah bersama DPR RI juga menyepakati langkah besar untuk mengalihkan status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang dengan cermat dan mempertimbangkan kondisi fiskal negara demi masa depan guru yang lebih cerah.
Melalui kebijakan teranyar ini, guru berstatus PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Tak hanya itu, para guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu kini memiliki peluang terbuka untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 mendatang – sebuah bukti nyata hadirnya negara dalam menghargai dedikasi para pendidik bangsa. []
