Nasional
Beranda / Nasional / Silmy Karim Klaim Lawan Pungli Saat Dakwaan Menyebut Terima Gratifikasi dan Pemerasan

Silmy Karim Klaim Lawan Pungli Saat Dakwaan Menyebut Terima Gratifikasi dan Pemerasan

Info Massa – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, membantah keras dakwaan jaksa terkait keterlibatannya dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat,Selasa (17/11/2026), ia justru mengeklaim telah berupaya memberantas pungutan liar (pungli) tersebut.

Silmy menyatakan bahwa praktik penerimaan uang di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—yang dikenal dengan istilah “uang klik” atau “uang loket”—merupakan warisan lama yang sudah berlangsung sejak sebelum tahun 2018.

“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh. Hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” tegas Silmy usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Sebagai pembelaan, Silmy mengaku mengantongi bukti langkah konkret untuk memutus rantai pungli keimigrasian. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) guna memangkas interaksi tatap muka antara petugas dan pemohon, serta penerbitan surat edaran larangan pungutan tidak resmi pada 2024.

Ramai Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka, Dasco: Data Terbuka di KPU

“Jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara ketemuan petugas dengan pemohon,” ujarnya.

Klaim Silmy tersebut berbanding terbalik dengan fakta persidangan dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ini. Dalam sidang terungkap bahwa praktik pungutan di luar PNBP tersebut nyatanya masih terus berjalan hingga tahun 2025.

Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi, Yohanes Sri Windarto, mengakui di persidangan bahwa pungutan tidak resmi tetap beroperasi saat dirinya bertugas. Ia menyebut setiap pengurusan izin tinggal WNA dikenakan pungutan sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Selama periode 2018 hingga 2025, dana hasil pungutan liar tersebut terkumpul dan ditampung ke dalam tiga rekening khusus dengan total nilai mencapai sekitar Rp 7,7 miliar.

Dalam kasus tindak pidana korupsi ini, jaksa penuntut umum mendakwa Silmy Karim telah menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar yang berasal dari dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Tak hanya itu,Silmy juga dijerat dakwaan penerimaan gratifikasi dengan nilai fantastis mencapai Rp 33,8 miliar.

Keras! Gubernur Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

× Advertisement
× Advertisement