Nasional
Beranda / Nasional / Klaim Pemerintah Sejahterakan Nelayan Lewat MBG

Klaim Pemerintah Sejahterakan Nelayan Lewat MBG

Funae fishermen sorting tuna after the catch. Sulawesi, Indonesia

Info Massa – Pemerintah kembali melontarkan klaim optimis bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menjadi mesin penggerak kesejahteraan bagi nelayan dan pembudi daya ikan lokal. Melalui kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), negara mengeklaim tengah membangun jembatan emas antara hasil tangkapan pesisir dengan kebutuhan raksasa dapur MBG.

Dalam diskusi Bincang Bahari KKP di Jakarta, Selasa, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari, menyebut program MBG sebagai peluang ekonomi masif yang sengaja diciptakan negara untuk menyerap hasil laut rakyat.

“Pemerintah sudah menciptakan akses pasar melalui program makan bergizi gratis dan itu adalah akses pasar yang besar,” ujar Yanti penuh percaya diri.

Klaim tersebut disandarkan pada proyek Kampung Nelayan Merah Putih dan budi daya ikan tematik, yang diklaim sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

Secara normatif, beleid ini menjanjikan tiga pilar strategis: penyediaan ikan bermutu, kemudahan akses,serta peningkatan konsumsi ikan nasional melalui sistem logistik yang terintegrasi.

Buruh Sulsel Tuntut UMP 2027 Naik 10 Persen, Tembus Rp 4,3 Juta

Untuk meyakinkan publik bahwa rantai pasok akan berjalan mulus, KKP menjanjikan fasilitasi bagi pemasok ikan agar masuk ke dalam Loka MBG aplikasi marketplace besutan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghubungkan langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pelaku usaha lokal.

Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi, mengeklaim sistem katalog digital tersebut akan memutus rantai tengkulak sekaligus menjamin transparansi pengadaan.

“Jadi nanti produknya ada di katalog, dapur bisa beli. Mudah-mudahan begitu semua berbasis katalog, mereka tinggal klik. Itu juga untuk transparansi dan mungkin memutus rantai pasok,” ucapnya.

Namun, di balik narasi serba digital dan klaim “memutus rantai pasok”, tersimpan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai kesiapan di lapangan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa dapur-dapur MBG memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas untuk menangani ikan hidup atau segar secara langsung. Akibatnya, KKP mendorong agar produk yang dipasok berupa olahan seperti filet ikan atau lele yang sudah dibersihkan.

Persyaratan ini justru berpotensi menjadi tembok penghalang baru bagi nelayan tradisional dan pembudi daya skala kecil. Tanpa dukungan infrastruktur rantai dingin (cold chain), fasilitas pengolahan standar, serta literasi digital yang memadai, skema belanja “tinggal klik” di aplikasi Loka MBG dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh pemodal besar, distributor mapan, atau perusahaan pengolahan skala industri yang sudah siap secara teknologi dan modal.

Pemprov DKI Gelar Try Out Gratis Bagi Penerima KJP

Jika ketimpangan infrastruktur di tingkat hulu tidak segera dibenahi, klaim bahwa MBG otomatis menyejahterakan nelayan kecil berisiko hanya menjadi etalase kebijakan. Nelayan tradisional tetap berpotensi terjebak di ujung rantai pasok sebagai penjual bahan mentah berharga murah, sementara nilai tambah dan keuntungan besar dari pasar MBG justru mengalir ke kantong para pemilik fasilitas pengolahan dan pemasok besar.

× Advertisement
× Advertisement