Info Massa – Penetapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq beserta lima pejabat kampus lainnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tabir bobroknya tata kelola di perguruan tinggi negeri tersebut.
Merespons skandal komersialisasi pendidikan ini, seratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (24/8/2026), untuk menuntut reformasi struktural total.
Aksi bertajuk “Unsoed Problematik: Reformasi Struktural dan Hapus Praktik Korupsi di Lingkungan Kampus”mendesak pembersihan sistemik dari praktik jual-beli kursi, khususnya pada jalur mandiri Fakultas Kedokteran (FK).
Presiden BEM Unsoed Azza Febra Pramudika menegaskan bahwa penangkapan pimpinan kampus membuktikan adanya kebobrokan yang sistematis. Namun, ia mengingatkan agar transparansi ini tidak mengorbankan integritas mahasiswa yang lolos secara murni.
“Masih banyak yang sebetulnya punya kemampuan, kapasitas diri, dan layak untuk masuk Fakultas Kedokteran,” tegas Azza di hadapan massa.
Di sisi lain, respons birokrasi kampus dinilai cenderung defensif dan normatif. Juru Bicara Unsoed Edi Santoso berupaya meredam kemarahan publik dengan menyebut aksi mahasiswa sebagai hal wajar dan ajakan refleksi bersama.
Namun, klaim rektorat terkesan janggal saat mengonfirmasi bahwa kamera pengawas (CCTV) di lokasi aksi mendadak rusak sebelum unjuk rasa berlangsung. Pihak kampus secara enteng menyikapi dugaan sabotase tersebut sebagai dinas biasa di tengah suasana banyak kepentingan.
Demi meredam tensi yang memuncak, Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Prof. Ali Rokhman bersama jajaran Senat merilis surat kesepakatan berisi delapan poin janji reformasi, di antaranya keterbukaan pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) agar dapat diakses publik akademis.
Pengkajian ulang sistem penerimaan mahasiswa baru dan perombakan pejabat berwenang dalam pengelolaan anggaran. Penyelenggaraan forum pertanggungjawaban terbuka paling lambat 14 hari serta laporan pembenahan berkala setiap tiga bulan.
Meski rektorat memberikan waktu tiga hari untuk mengkaji tuntutan dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengintervensi kesepakatan, janji di atas kertas ini menempatkan Unsoed pada ujian berat.
Tanpa tindakan tegas merombak jajaran birokrasi yang terpapar kasus penyuapan, komitmen reformasi yang ditandatangani pimpinan kampus berisiko sekadar menjadi retorika penenang di tengah runtuhnya kepercayaan publik. []
