Info Massa – Sekretaris DPC Organda Kota Tangerang Selatan, Reza Asli Tumanggor mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait hadirnya operator transportasi baru bernama Jempol Trans yang disebut telah memperoleh izin untuk menjalankan usaha transportasi umum di wilayah Tangerang Selatan.
Pasalnya, menurut pria yang dikenal sebagai tokoh transportasi tangsel tersebut, Organda Tangsel bersama komponen koperasi angkutan umum yang menjadi bagian dari Mitra sejati atau Mitra strategis pemerintah dalam hal transportasi daerah telah tidak dilibatkan dalam berbagai pembahasan mengenai keberadaan si jempol trans.
“Kami mempertanyakan prosesnya. Selama ini ketika berbicara mengenai transportasi umum di Tangerang Selatan, Organda dan koperasi-koperasi angkutan umum selalu menjadi bagian yang diajak berdiskusi. Tetapi ketika ada operator baru yang bernama si jempol masuk, kami justru tidak mengetahui proses pembahasannya,” ujar Reza, sekretaris DPC Organda Kota Tangerang Selatan.
Menurut Reza, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan Jempol Trans sebagai pelaku usaha baru. Reza menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap investasi maupun inovasi dalam sektor transportasi.
Kepada media apa kabar tangsel, Reza menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, kantor DPC Organda Kota Tangerang Selatan telah didatangi sejumlah pengurus koperasi angkutan umum. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan atas beroperasinya Jempol Trans di wilayah Tangerang Selatan.
“Beberapa pengurus koperasi angkutan umum sudah datang ke kantor Organda dan menyampaikan langsung aspirasi mereka. Mereka mempertanyakan keberadaan Jempol Trans dan menyampaikan penolakan terhadap operasionalnya karena merasa tidak pernah diajak membahas persoalan ini sejak awal,” ujar Reza.
Pemerintah jangan tutup mata apalagi sampai tidak melibatkan masyarakat transportasi yang selama ini telah membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Hari ini kami bersama beberapa pengelola angkutan sudah mulai membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Kami ingin memastikan aspirasi dan keberatan dari para pelaku angkutan umum dapat disampaikan melalui langkah yang tepat, terukur, dan tetap mengedepankan komunikasi serta dialog dengan pemerintah,” ujar Sekretaris DPC Organda Kota Tangerang Selatan.
Organda Tangsel mengingatkan bahwa kebijakan transportasi umum tidak hanya berbicara mengenai kendaraan dan trayek, tetapi juga menyangkut nasib pengemudi, koperasi, badan usaha angkutan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor transportasi.
Oleh karena itu, setiap penambahan operator maupun layanan transportasi baru idealnya dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan tumpang tindih pelayanan, konflik kepentingan, maupun dampak terhadap keberlangsungan angkutan umum yang sudah ada. “Ada etikanya disitu ya,” tutup Reza Asli Tumanggor. []
