JAKARTA, Info Massa – Peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir, dengan menempatkan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan bahwa KNMP tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik permukiman nelayan. Program tersebut perlu menjadi upaya terpadu yang mencakup penyediaan infrastruktur perikanan, penguatan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik permukiman belaka. KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin atau cold storage, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” ujar Arif Rahman melalui pesan singkat, Selasa (27/10).
Menurut Arif, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin, akses bahan bakar yang tepat sasaran, dan jaminan keselamatan pelayaran merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Dukungan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional, menjaga mutu hasil tangkapan, serta memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan perikanan.
Ia juga mendorong pengembangan usaha pengolahan hasil laut agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan ikan mentah. Integrasi fasilitas pengolahan, distribusi, dan akses pasar dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di kawasan pesisir.
“KNMP harus mampu menggerakkan ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya menyasar para nelayan tangkap, tetapi juga memicu hadirnya UMKM baru, seperti pengolahan kuliner pesisir, kerajinan olahan laut, hingga potensi bahari,” tambahnya.
Sejalan dengan pandangan tersebut, tokoh nelayan Banten, Kholid Miqdar, menyoroti pentingnya tata kelola pesisir yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pesisir harus berjalan beriringan dengan perlindungan ruang hidup, akses melaut, dan keberlanjutan lingkungan.
“Pengelolaan pesisir agar nelayan sejahtera harus menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton atau korban pembangunan,” tegas Kholid.
Ia mengingatkan bahwa kawasan pesisir tidak semata-mata menjadi ruang investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti. Wilayah tersebut juga merupakan ruang hidup masyarakat, sumber pangan, tempat mencari nafkah, serta warisan yang harus dijaga bagi generasi nelayan berikutnya.
“Pesisir bukan hanya kawasan investasi pariwisata, industri, pelabuhan, dan properti, tetapi juga ruang hidup, sumber pangan, tempat bekerja, serta warisan bagi generasi nelayan berikutnya,” ujarnya.
Kholid menilai pengelolaan pesisir perlu berlandaskan tiga prinsip utama, yakni keadilan ekonomi, kedaulatan masyarakat pesisir, dan kelestarian ekologi. Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan melalui perlindungan akses nelayan terhadap pantai, dermaga, tempat tambat perahu, lokasi pendaratan ikan, dan ruang tangkap.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan, termasuk reklamasi, pembangunan resor, pelabuhan, dan kawasan industri, tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap laut maupun mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan.
Dalam aspek ekonomi, penguatan koperasi nelayan, transparansi tempat pelelangan ikan, akses permodalan yang adil, serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin dan pemasaran menjadi kebutuhan penting.
Pengembangan usaha keluarga nelayan juga perlu mendapat perhatian, termasuk usaha pengolahan ikan yang melibatkan perempuan dan pemuda pesisir. Dukungan berupa pelatihan, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, dan pemasaran digital diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta memperluas sumber pendapatan keluarga nelayan.
Dengan pendekatan tersebut, KNMP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari hulu hingga hilir. Masyarakat tidak hanya memperoleh penghasilan dari aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dari kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, dan usaha produktif lainnya.
Penguatan ekosistem usaha lokal juga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah hasil laut sebelum dipasarkan kepada konsumen.
Selain penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan pesisir. Kholid menekankan pentingnya menjaga ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan muara sungai yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya perikanan.
Pengendalian limbah industri, sampah, dan aktivitas yang merusak habitat ikan juga perlu diperkuat. Dalam pelaksanaannya, nelayan harus dilibatkan dalam pemantauan pencemaran dan upaya pemulihan ekosistem pesisir.
Pada saat yang sama, kesejahteraan nelayan perlu didukung melalui akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan pelayaran, informasi cuaca, serta bantuan ketika menghadapi musim paceklik atau cuaca ekstrem.
Keterlibatan perempuan, pemuda, koperasi, dan kelompok usaha lokal juga penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Kholid turut menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pesisir. Informasi mengenai perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan potensi dampak proyek perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Setiap keberatan warga, menurutnya, perlu ditanggapi secara substantif. Penataan investasi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan nelayan, akses melaut, dan kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, KNMP diharapkan tidak hanya menjadi program pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat tata kelola pesisir yang berpihak pada masyarakat.
Sinergi antara pembangunan ekonomi, perlindungan ruang hidup, peningkatan layanan dasar, penguatan usaha lokal, dan pelestarian ekosistem menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kawasan pesisir yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Keberhasilan program ini pada akhirnya perlu diukur tidak hanya dari tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, terjaminnya akses nelayan terhadap laut, serta terjaganya lingkungan pesisir bagi generasi mendatang.[]
Komentar