Info Massa – Bobroknya sistem penyaluran dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian telanjang di lapangan. Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terpaksa melumpuhkan operasionalnya. Akibatnya,ribuan penerima manfaat telantar tanpa kepastian makanan gizi.
Lumpuhnya belasan dapur penyedia makanan bergizi ini dipicu dua persoalan krusial: kekacauan pencairan dana dari pemerintah pusat serta buruknya standar fasilitas dapur penyedia.
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Polman, Muhammad Yusuf, mengonfirmasi bahwa 17 dapur di antaranya sudah hampir sepekan tidak lagi menyalurkan makanan. Penghentian ini terjadi karena anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung cair untuk periode berikutnya.
“Untuk sementara ada 17 SPPG yang henti operasionalnya dikarenakan dana SPPG belum cair untuk periode berikutnya,” ujar Yusuf, Sabtu (7/11/2026).
Fakta ini membongkar rapuhnya skema pendanaan program MBG di tingkat daerah. Pengelola dapur yang tidak memiliki dana cadangan terpaksa menghentikan total operasionalnya begitu kas dari BGN tersendat.Hingga saat ini, BGN belum memberikan kepastian kapan dana tersebut akan dikucurkan kembali.
“Sebenarnya tidak ada waktu yang pasti. Karena biasa 3 hari SPPG menunggu pencairan dananya,” tambahnya.
Masalah tak berhenti pada kemacetan anggaran. Bobroknya pengawasan standar kesehatan dan kelaikan fasilitas dapur MBG juga menyeruak. Dua dapur SPPG lainnya dijatuhi sanksi hingga dihentikan paksa karena terbukti tidak memenuhi standar kelayakan operasional.
Meski satu dari dua dapur yang disanksi dikabarkan telah dicabut masa suspensinya dan akan kembali beroperasi pada Senin mendatang, satu dapur lainnya masih dibekukan total.
“Satu sudah dicabut pak dan akan beroperasi kembali hari Senin. Tapi satunya masih suspend karena fasilitas belum standar,” jelas Yusuf.
Ketidakpastian kucuran dana yang berulang serta lolosnya dapur yang tidak memenuhi standar kelaikan ini menjadi cermin buruknya manajemen dan mitigasi risiko program MBG. Di saat anggaran pusat tersendat dan kualitas fasilitas terabaikan, penerima manfaat di daerah yang harus menanggung dampaknya.
