Info Massa – Skandal besar yang menyeret pendiri raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Nvidia, Jensen Huang, dan seorang perempuan yang diduga mata-mata China, Alice Huang, kini membuka kotak pandora di Singapura. Insiden yang berujung pada mundurnya Jensen Huang dari kursi pimpinan Nvidia pada Kamis lalu itu menyoroti sisi gelap kesuksesan Singapura sebagai pusat perdagangan semikonduktor global sekaligus dugaan jalur penyelundupan chip ilegal.
Jensen Huang resmi mengundurkan diri usai mengakui perselingkuhannya dengan Alice Huang sosok yang memimpin perusahaan pusat data (data centre) asal Singapura, Megaspeed, yang merupakan salah satu pembeli terbesar chip canggih buatan Nvidia.
Selama puluhan tahun, Singapura membangun citra sebagai ekonomi terbuka yang ramah bisnis dengan akses mudah ke pasar AS maupun China. Di tengah ledakan kecerdasan buatan (AI), Singapura menjadi pusat penagihan (billing centre) terbesar kedua secara global bagi Nvidia pada tahun lalu, menyumbang hampir seperlima dari total pendapatan perusahaan tersebut.
Namun, kurang dari 1 persen chip itu benar-benar masuk ke wilayah Singapura, karena negara pulau tersebut berfungsi sebagai hub pemesanan bagi perusahaan-perusahaan Asia sebelum dikirim ke negara lain.
Sejak Washington membatasi ekspor semikonduktor canggih AS ke China pada 2022, pejabat AS menaruh curiga bahwa Singapura dimanfaatkan untuk mengakali sanksi. Megaspeed menjadi sorotan utama karena diduga memberikan akses “pintu belakang” (backdoor) chip Nvidia kepada perusahaan-perusahaan China melalui pusat datanya di Malaysia, Indonesia, dan Thailand.
Fenomena ini memicu istilah “Singapore-washing”, di mana perusahaan asal China menggunakan alamat dan citra bersih Singapura untuk menyamarkan asal-usul mereka. Kelompok analisis keamanan asal Washington, C4ADS, menilai pendirian Megaspeed oleh Alice Huang merupakan contoh nyata praktik tersebut.
Pada 2019, Alice Huang menjual perusahaan gimnya kepada perusahaan gim asal China, 7Road. Maret 2023, anak usaha 7Road di Singapura menunjuk Huang sebagai direktur eksekutif dan keesokan harinya berganti nama menjadi Megaspeed.
Meski Huang sempat mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada warga Singapura setelah delapan bulan memimpin, C4ADS menilai ia secara praktis masih mengendalikan Megaspeed dan tetap memperkenalkan diri sebagai chairwoman perusahaan dalam berbagai konferensi.
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa meskipun mereka tidak menegakkan kontrol ekspor sepihak dari negara lain, setiap perusahaan di yurisdiksinya diharapkan mematuhi aturan tersebut. Otoritas setempat sejatinya telah bertindak tegas dalam kasus lain, seperti mendakwa empat perusahaan dan lima individu terkait dugaan pembelian chip Nvidia oleh perusahaan AI China, DeepSeek.
Namun, penyelidikan terhadap Megaspeed yang dimulai sejak Februari 2025 terkait dugaan pemalsuan deklarasi ekspor server data ke Malaysia justru menemui jalan terjal.
Singapura mengaku telah berulang kali meminta bantuan otoritas AS untuk menggali informasi dari pemasok server Megaspeed asal AS, Supermicro, tetapi hanya menerima informasi yang sangat terbatas.
Otoritas Singapura sempat menahan paspor Alice Huang selama beberapa bulan untuk menyelidiki dugaan penipuan (bukan spionase), namun akhirnya mengizinkannya meninggalkan Singapura pada Februari tahun ini karena “kurangnya bukti”.
Sebelumnya, inspeksi pejabat AS ke pusat data Megaspeed di Malaysia pada 2024 menemukan perangkat Nvidia masih tersegel di dalam kotak. Laporan Bloomberg tahun lalu juga mencatat Megaspeed mengimpor 50.000 chip lebih banyak dari yang tercatat oleh Nvidia.
Hingga kini, belum ada dakwaan resmi yang dijatuhkan terhadap Megaspeed. Pihak Megaspeed sendiri bersikeras selalu bertindak sesuai hukum dan menyatakan siap bekerja sama secara transparan dengan pemerintah AS, sementara Beijing juga membantah tuduhan perolehan chip secara ilegal.
Skandal ini menempatkan Singapura dalam posisi diplomatik yang sangat sulit. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong selama ini menegaskan bahwa negaranya tidak pro-China maupun pro-Amerika, melainkan “pro-Singapura”.
Namun, para pengamat menilai ruang gerak netralitas Singapura semakin menyempit akibat perang dagang chip AS-China. Dosen studi internasional Nanyang Technological University (NTU), Dylan Loh, menyebut aksi penyeimbangan Singapura kini menjadi sangat sulit dan penuh ketegangan.
Senada dengan itu, ilmuwan politik Chong Ja Ian menilai Beijing bisa mempertanyakan mengapa Singapura menyelidiki aturan pembatasan AS, sementara Washington berpotensi menganggap pernyataan Singapura soal minimnya bantuan informasi sebagai upaya “menyalahkan AS”.
“Singapura mengambil posisi kebijakan untuk tidak memihak. Namun dengan tidak memilih sisi, mereka berisiko dianggap terlibat dalam agenda salah satu pihak,” ujar Chong. Asisten profesor dari S Rajaratnam School of International Studies, Benjamin Ho, menyimpulkan bahwa terjepit di antara konflik AS dan China adalah harga mahal yang harus dibayar oleh negara dengan ekonomi terbuka seperti Singapura. []
