Catatan FSBKU dalam HUT RI Ke 76

Nasional

18/08/202118/08/2021Admin469 Komentar

Jakarta – Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) menorehkan sejumlah catatan dalam hari kemerdekaan RI ke 76. Sedikitnya, terdapat tiga poin yang disampaikan oleh organisasi buruh naungan Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

Ketua Umum FSBKU, Yohanes Joko Purwanto, mengutarakan bahwa dua tahun masa pandemi Covid-19 berlangsung, membuat kondisi buruh kian tertekan.

Yohanes menyebut situasi ini sebagai media untuk memperkuat cengkraman kekuasaan oligarki politik yang membajak demokrasi juga menambah parah beban penderitaan rakyat, khususnya rakyat pekerja. Badan Pusat Statistik (BPS), Covid-19 memberikan dampak terhadap 14,28% penduduk usia kerja, atau 29,12 juta orang dari total populasi 203,97 juta.

Angka tersebut, kata Yohanes, terdiri dari 2,56 juta orang yang menganggur, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja (BAK), 1,77 juta orang yang sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, semuanya dikarenakan pandemi. Tidak mengherankan jika kemudian tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,23% (Agustus 2019) menjadi 7,07% (Agustus 2020).

“Seruan “kerja dari rumah” dan “jaga jarak” oleh pemerintah tidak pernah bisa dibayangkan oleh buruh pabrik. Aturan PPKM justru mengecualikan industri orientasi ekspor dan sejumlah sektor industri lainnya yang diperbolehkan untuk beroperasi meski dengan beberapa pembatasan seperti jumlah pekerja dalam satu hari,” kata Yohanes, 17 Agustus 2021.

Dilanjutkan Yohanes, Pemerintah telah lalai mengarahkan pembangunan dan perekonomian untuk menyejahterakan rakyat. Runtuhnya fasilitas kesehatan, hilangnya tenaga kesehatan dan langkanya oksigen dan pasokan obat adalah dampak dari kebijakan yang menghamba keserakahan dan kekayaan segelintir orang.

“Meski Covid-19 semakin agresif, namun pengusaha masih saja berupaya memaksakan buruh pabrik bekerja 100% tanpa batasan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Umum FSBKU, Zaenal Rusli menambahkan sejak boomingnya Covid-19 pada 2020 hingga hari ini tidak ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi rakyat pekerja. Terlebih, lanjut dia, sikap Pemerintah yang memberangus gerakan rakyat maupun buruh melalui UU Karantina.

“Tidak sedikit aktivis yang dikriminalisasi dengan tuduhan melanggar protokol kesehatan. Kritik terhadap Pemerintah melalui ruang-ruang publik seperti Media Sosial dan Mural di negara yang katanya telah merdeka ini pun dihadapkan dengan upaya kriminalisasi. Hal ini menunjukan dari watak pemerintahan saat ini yang anti kritik dan anti demokrasi,” tutur Zaenal Rusli.

Uci, sapaan akrabnya, menyerukan agar kaum buruh melakukan gerakan solidaritas untuk sesamanya. Selain itu, dia juga terus mendukung seluruh Tenaga Kesehatan dan relawan yang terus berjuang menghadapi Covid-19.

“Saling menjaga, menolong dan mengingatkan kepada sesama anggota, tetangga dan kerabat terdekat agar kita semua bisa selamat dan melalui dari krisis kesehatan dan ekonomi saat ini,” ucap Uci.

Ada pun tuntutan FSBKU pada momentum 76 Tahun Kemerdekaan Republik indonesia ditengah krisis kesehatan dan ekonomi yang di derita seluruh rakyat yaitu:

1) Pemerintah memaksimalkan sumber daya negara dengan memotong gaji dan tunjangan pejabat serta menerapkan pajak progresif bagi orang kaya dan industri untuk menyelenggarakan vaksinasi nasional gratis dan langsung dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan, membangun rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan.

2) Pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa terkecuali dan syarat selama dan setelah pandemi berlangsung hingga keadaan sepenuhnya pulih, sesuai dengan mandat UU Karantina Kesehatan No 6 tahun 2018

3) Pemerintah wajib memastikan perlindungan kesehatan dan pemenuhan hak tenaga kesehatan selama masa pandemi.

4) Pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai menjamin kesehatan pekerjanya dan memaksa pekerja datang ke tempat kerja tanpa memperdulikan risiko penularan Covid-19.

5) Perusahaan dilarang memanfaatkan pandemi Covid untuk mengurangi pekerja tetap dan merekrut pekerja dengan status kontrak, alih daya atau harian lepas dan memotong upah maupun memberangus serikat buruh.

6) Pemerintah membatalkan dan mencabut seluruh UU yang memiskinkan rakyat dan merusak lingkungan, termasuk UU Cipta Kerja, dan dengan konsisten menerapkan UU Karantina Kesehatan pada kondisi gawat darurat saat ini