Info Massa – Upaya pembungkaman kerja jurnalistik kembali mencoreng ruang demokrasi di Tanah Air. Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) melayangkan kecaman keras atas aksi intimidasi dan kekerasan fisik yang menimpa awak media saat tengah meliput dugaan penyerobotan lahan negara di kawasan Perumahan Cluster Coasteville, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026).
Insiden tersebut dialami oleh jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)/Haloyouth, Maslam Danur,bersama sejumlah rekan jurnalis lainnya ketika menjalankan tugas jurnalistik pada pertemuan terkait dugaan alih fungsi lahan negara untuk balai pertemuan di perumahan elite tersebut.
Padahal, Maslam mengaku telah memperkenalkan identitas profesinya secara resmi sebagai jurnalis sebelum situasi memanas. Namun, alih-alih mendapatkan ruang peliputan yang aman, ia justru menerima hardikan keras, upaya perampasan telepon genggam, hingga percobaan pemukulan yang beruntung masih sempat ditangkis oleh korban.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Iwakum, Ponco Sulaksono, menegaskan bahwa segala bentuk aksi premanisme dan kekerasan terhadap insan pers merupakan tindakan tidak beradab yang mencederai prinsip demokrasi serta melanggar kemerdekaan pers yang dilindungi konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Wartawan harus bebas dari intervensi dan intimidasi dalam bentuk apa pun oleh pihak mana pun. Untuk itu,kami mengecam keras kekerasan terhadap wartawan di Kota Wisata,” tegas Ponco dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).
Ponco mengingatkan bahwa kerja-kerja jurnalistik dalam mengungkap dugaan pelanggaran hukum—termasuk dugaan penyerobotan aset atau lahan negara dilindungi secara tegas oleh Pasal 4 ayat (3) UU Pers.Regulasi tersebut menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi demi kepentingan publik.
Oleh karena itu, Iwakum mendesak jajaran kepolisian setempat agar tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja dan segera mengusut tuntas para pelaku di balik aksi intimidasi tersebut.
Ponco menekankan bahwa menghalangi tugas wartawan merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.
“Kami meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini secara tuntas,” pungkas Ponco. []