Info Massa – Gelombang kritik publik terkait latar belakang pendidikan dan kapasitas intelektual sejumlah anggota parlemen memicu sorotan tajam terhadap transparansi di DPR RI. Merespons keraguan masyarakat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengakui bahwa sekadar lolos verifikasi administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum cukup untuk menjawab keraguan dan membangun kepercayaan publik.
Menurut Fikri, di tengah era keterbukaan informasi saat ini, membuka secara gamblang rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, hingga kompetensi setiap wakil rakyat bukanlah sekadar formalitas,melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.
“Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami,” ujar Fikri di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang mudah terhadap rekam jejak para legislator agar dapat menakar langsung kualitas orang-orang yang mereka pilih untuk duduk di kursi parlemen.
Sorotan tajam masyarakat belakangan ini tidak lepas dari perbincangan mengenai keterlibatan anggota DPR berlatar belakang pendidikan SMA dalam proses perancangan undang-undang yang krusial. Menanggapi hal tersebut, Fikri mengingatkan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Pemilu memang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dengan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat.
Meski mengakui bahwa kapasitas keilmuan tetap krusial dalam menjalankan fungsi legislasi, Fikri berargumen bahwa gelar akademik bukan satu-satunya tolok ukur kemampuan seorang legislator. Ia mengeklaim penyusunan produk hukum di parlemen tidak bertumpu pada kapasitas individu satu orang anggota saja,melainkan bekerja melalui sistem kolektif-kolegial.
“Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli,” dalih Fikri.
Untuk menambal keterbatasan latar belakang akademik para anggotanya, Fikri memaparkan bahwa kinerja legislasi DPR ditopang oleh sejumlah instrumen pendukung kelembagaan seperti melibatkan tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti internal untuk menyusun draf regulasi.
Lalu juga mengundang pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kemudian pendalaman akademik melalui sekolah partai, bimbingan teknis, orientasi anggota baru,hingga pemantapan nilai kebangsaan bersama Lemhannas.
Dengan berbagai mekanisme penopang tersebut, Fikri berharap publik dapat melihat bahwa fungsi legislasi,pengawasan, dan penganggaran tetap dapat berjalan optimal meski para anggota dewan datang dari latar belakang pendidikan yang beragam. []