Info Massa – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) bagi aktivitas pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Penegasan ini disampaikan guna melindungi ekosistem serta kelangsungan hidup badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang menjadikan kawasan tersebut sebagai habitat utamanya.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Raja Antoni menekankan bahwa kendali penerbitan izin penggunaan kawasan hutan sepenuhnya berada di tangannya. Ia menjamin kawasan taman nasional tidak akan disentuh oleh eksploitasi tambang.
“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Menurut Raja Antoni, perlindungan habitat di Ujung Kulon merupakan langkah krusial mengingat populasi badak jawa di alam liar hanya tersisa di kawasan tersebut. Oleh karena itu, status taman nasional harus dijaga ketat sebagai ruang konservasi murni.
Selain menutup pintu bagi pertambangan di dalam zona taman nasional, Menhut juga menyarankan agar tidak ada aktivitas tambang di wilayah penyangga maupun sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Terkait informasi mengenai adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) di area tersebut, Raja Antoni menyatakan bahwa kepastian statusnya menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” ujarnya.
Ia kembali memastikan bahwa Kementerian Kehutanan hanya akan mengeluarkan perizinan yang berorientasi pada pelestarian alam di kawasan tersebut. “Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apapun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” tambah Raja Antoni.
Di sisi lain, Raja Antoni menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon akan tetap dipertahankan sebagai rumah utama badak jawa melalui penguatan kualitas ekosistem dan sistem pengamanan. Sejumlah langkah penguatan yang disiapkan meliputi rehabilitasi hutan dan perbaikan kondisi ekosistem di dalam kawasan taman nasional. Penambahan jumlah pemasangan camera trap (kamera jebak) untuk pemantauan satwa dan penambahan personel polisi hutan guna memperketat pengamanan kawasan.
“Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan camera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi, rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik,” paparnya.
Sementara itu, menanggapi rekomendasi para ilmuwan mengenai perlunya pencarian habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) bagi badak jawa, Raja Antoni menyebut rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam. Beberapa lokasi yang masuk dalam pertimbangan studi antara lain Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, maupun kawasan taman nasional lainnya. []