Nasional
Beranda / Nasional / DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Pentingnya

Info Massa – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) bahwa undang-undang ini membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia.

Fokus penegakan hukum kini tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Melalui regulasi baru ini, perampasan aset dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based forfeiture), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.

Di Ambang Kepunahan, Badak Kalimantan Kini Tersisa 2 Ekor Betina

Berikut adalah 10 poin ketentuan krusial yang diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset tersebut:

  • Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Pasal 6 & Pasal 7): Negara berwenang merampas aset tanpa menunggu putusan pidana dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri,mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dirampas minimal Rp1 miliar saat diperoleh, dan mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
  • Jenis Tindak Pidana Sasaran (Pasal 4): Selain korupsi, regulasi ini menyasar tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas (mencakup judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah,hingga kripto).
  • Jenis Aset yang Dirampas (Pasal 5): Mencakup hasil kejahatan yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang sarana kejahatan, aset tak bertuan, serta aset sah milik pelaku sebagai pengganti aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan. Khusus aset yang telah menjadi fasilitas sosial,tempat ibadah, atau fasilitas umum, fungsinya tetap dipertahankan bagi masyarakat.
  • Pengajuan Permohonan Perampasan (Pasal 9, 10, & 36): Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan. Untuk pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dan JPN wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana di persidangan.
  • Penghentian Transaksi, Pemblokiran, dan Penyitaan (Pasal 16, 18, 19, & 21): Penghentian transaksi berlaku maksimal 5 hari (dapat diperpanjang maksimal 15 hari). Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama 2 hari, dengan durasi maksimal 7 hari (dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari). Sementara penyitaan berlaku maksimal 15 hari sejak izin terbit dan dapat diperpanjang satu kali maksimal 7 hari.
  • Perampasan Aset di Luar Negeri (Pasal 22): Negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan ditolak negara setempat, penyidik dapat menyita aset lain milik pelaku yang berada di Indonesia dengan nilai yang setara.
  • Perlindungan Pihak Ketiga (Pasal 30, 31, & 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik berhak mengajukan keberatan serta ganti kerugian. Namun, hak keberatan ini tertutup bagi buronan, terdakwa yang disidangkan secara in absentia (tanpa kehadiran), beserta advokatnya.
  • Proses Pemeriksaan dan Upaya Hukum (Pasal 44, 46, & 50): Pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya dapat ditempuh melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan batas waktu pemeriksaan kasasi maksimal 60 hari.
  • Pengawasan dan Pengelolaan Aset (Pasal 52, 53, 58, 61, & 65): Penyidik dan JPN yang melanggar aturan terancam sanksi administratif, etik, hingga pidana. Pengelolaan aset dilakukan oleh badan bentukan Presiden, sedangkan pengawasannya dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Aset yang mudah rusak atau menyusut nilainya dapat dijual sebelum putusan inkracht melalui penetapan hakim.
  • Penerapan dan Masa Berlaku (Pasal 72 & Pasal 74): Regulasi ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan (tidak berlaku surut). UU ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas resmi terbentuk.

Sebelum disahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyerap aspirasi publik melalui sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi yang melibatkan 46 anggota Komisi III DPR RI di daerah pemilihan masing-masing. []

× Advertisement
× Advertisement