Info Massa – Pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa akhirnya resmi menyetujui penandatanganan perjanjian perdagangan bersejarah dengan Indonesia. Langkah strategis ini diambil secara khusus untuk meredam sekaligus mengimbangi dampak kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Keputusan Dewan Uni Eropa pada Rabu (18/11/2026) tersebut tidak hanya membuka jalan bagi penandatanganan resmi, tetapi juga mengizinkan perjanjian itu untuk segera diterapkan secara sementara (provisional). Melalui kesepakatan raksasa ini, kedua belah pihak sepakat menghapus bea masuk atas lebih dari 90 persen produk yang diperdagangkan. Bahkan, bea masuk Indonesia sebesar 50 persen untuk mobil-mobil buatan Uni Eropa akan dihapuskan seluruhnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Kesepakatan ini akan mengikat salah satu blok ekonomi terbesar di dunia tersebut secara lebih erat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.
“Perjanjian ini akan mempermudah pelaku usaha Eropa untuk berdagang dan berinvestasi, menghapus tarif pada hampir seluruh barang yang diperdagangkan antara Uni Eropa dan Indonesia, serta menghemat biaya bea masuk pelaku usaha hingga sekitar €600 juta (sekitar US$658,3 juta) setiap tahunnya,” ujar Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia, Helen McEntee.
Indonesia diketahui telah merundingkan perjanjian perdagangan bebas dan investasi dengan Uni Eropa sejak tahun 2016. Perjalanan negosiasi selama satu dekade ini sempat diwarnai ketegangan tajam setelah Komisi Eropa memutuskan untuk menghapus penggunaan minyak kelapa sawit (palm oil) dari bahan bakar transportasi pada 2030 serta memberlakukan bea masuk antisubsidi terhadap ekspor biodiesel asal Indonesia.
Kini, baik Jakarta maupun Brussels menginginkan agar perjanjian yang poin-poin utamanya telah dirampungkan pada September 2025 tersebut dapat diberlakukan secepat mungkin.
Percepatan ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia akan segera “lulus” atau keluar dari skema preferensi umum (Generalised Scheme of Preferences/GSP) Uni Eropa pada 1 Januari 2027 mendatang.Setelah tanggal tersebut, produk-produk ekspor Indonesia tidak lagi menikmati fasilitas tarif preferensial dari blok Eropa.
Setelah resmi ditandatangani oleh perwakilan Uni Eropa dan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat,dokumen perjanjian dagang ini akan segera diserahkan kepada Parlemen Eropa untuk mendapatkan persetujuan akhir. []