Info Massa – Nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya yang hidup terlunta-lunta dan kehilangan seluruh tempat tinggal serta mata pencahariannya akibat pengusiran massal pada 2017 memasuki babak krusial.Majelis hakim Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan membacakan putusan bersejarah atas gugatan kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar pada Kamis (19/11/2026).
Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine pada Agustus dan September 2017 tersebut memaksa ratusan ribu warga minoritas Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan menuju negara tetangga, Bangladesh.
Dalam operasi militer yang sangat brutal itu, permukiman warga Rohingya dibakar secara sengaja dan sisa-sisa desa mereka dilenyapkan secara sistematis oleh negara, meninggalkan para penyintas terdampar dalam penderitaan ekstrem di zona tak bertuan perbatasan tanpa harta benda maupun kepastian masa depan.
Kesaksian para korban mengenai pembunuhan, penyiksaan, hingga pemerkosaan massal yang dilakukan tentara Myanmar telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh berbagai kelompok hak asasi manusia serta misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, selama bertahun-tahun, ratusan ribu warga yang terjerembab dalam pemiskinan paksa akibat pengusiran ini hampir tidak memiliki saluran hukum untuk menuntut keadilan maupun ganti rugi.
Pengacara yang memimpin gugatan terhadap Myanmar di ICJ, Arsalan Suleman, menegaskan bahwa kemenangan Gambia dalam perkara yang telah bergulir selama tujuh tahun ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Sejak Konvensi Genosida disahkan pada 1948 pasca-Holocaust Nazi, belum pernah ada satu pun negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
“Ini akan menjadi putusan yang sangat penting dan bersejarah jika Gambia memenangkan kasus ini,” ujar Suleman. “Hal ini akan memberikan napas baru bagi Konvensi Genosida 1948 serta gagasan akuntabilitas hukum internasional atas kejahatan yang dilakukan oleh sebuah negara.”
Gugatan ini diajukan oleh Gambia dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada November 2019. Langkah ini ditempuh karena Myanmar bukan negara pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga para pejabat militernya tidak dapat diadili langsung di lembaga tersebut. Gambia berargumen bahwa setiap negara terikat oleh Konvensi Genosida dan memiliki kepentingan hukum untuk menegakkannya demi membela para korban.
Otoritas Myanmar sejak awal membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka berdalih aksi tentara di Rakhine hanyalah “operasi pembersihan” untuk merespons serangan militan Rohingya. Klaim itu dimentahkan oleh laporan PBB pada 2018 yang menyebut taktik militer Myanmar sangat tidak proporsional dan merekomendasikan penyelidikan terhadap petinggi militer, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang kini memimpin Myanmar.
Perkara ini sempat menyedot perhatian luas ketika peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, turun langsung memimpin pembelaan awal Myanmar di Den Haag sebelum ia digulingkan melalui kudeta militer pada 2021 dan ditahan. Sejak saat itu, tim pembelaan dipimpin langsung oleh perwakilan yang ditunjuk junta militer.
Meski penderitaan dan hilangnya tempat tinggal ratusan ribu warga Rohingya telah terdokumentasi nyata,pembuktian genosida di ICJ memiliki standar yang sangat tinggi.
Tanpa adanya dokumen program pemusnahan eksplisit seperti era Nazi, hakim mensyaratkan bukti yang dihadirkan harus mampu menunjukkan bahwa satu-satunya kesimpulan masuk akal dari tindakan terdakwa adalah adanya “niat genosida” (genocidal intent). Sebagai gambaran, dalam kasus serupa yang diajukan Bosnia-Herzegovina terhadap Serbia pada 1993, ICJ membutuhkan waktu hingga 14 tahun untuk mencapai putusan akhir. []