Info Massa – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026), untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Langkah ini ditempuh guna memodernisasi kerangka hukum pertahanan Indonesia agar selaras dengan kebutuhan strategis terkini.
Sjafrie menilai regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai dinamika dan tantangan ancaman modern. Terlebih, payung hukum di sektor militer sebelumnya telah diperbarui melalui revisi Undang-Undang TNI.
“Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” ujar Sjafrie seusai pertemuan.
Salah satu substansi utama yang akan dimasukkan ke dalam rancangan revisi adalah penegasan strategi pertahanan negara yang mengusung konsep defensif aktif. Strategi ini menitikberatkan pada kekuatan pertahanan wilayah teritorial serta perlindungan penuh terhadap kepentingan nasional, tanpa memiliki tujuan agresi atau menyerang negara lain.
Menurut Sjafrie, konsep defensif aktif tersebut selama ini belum tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pertahanan yang berlaku, sehingga mutlak dirumuskan dalam draf pembaruan. Selain itu,Kementerian Pertahanan akan terus mempererat koordinasi dengan Komisi I DPR RI guna memastikan seluruh kebijakan pertahanan berjalan di bawah pengawasan legislatif yang kuat.
Senada dengan Menhan, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyambut baik diskusi awal penyempurnaan aturan pertahanan tersebut agar Indonesia lebih sigap merespons perkembangan situasi geopolitik dan keamanan terkini.
“Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif.Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,” tegas Utut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan segera membentuk tim ahli masing-masing untuk mengkaji serta merumuskan konsep revisi undang-undang tersebut secara mendalam.
Sjafrie menargetkan perumusan materi revisi UU Pertahanan Negara dapat dirampungkan pada akhir tahun 2026,sehingga proses pembahasan legislasinya di parlemen dapat bergulir pada tahun 2027 mendatang. []