Info Massa – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) kembali pasang badan membela masifnya penempatan perwira aktif di berbagai pos jabatan sipil dan proyek-proyek non-militer.
Meski menuai kritik keras dari koalisi masyarakat sipil yang khawatir akan kembalinya watak Dwifungsi ABRI, TNI bersikeras bahwa perluasan peran ini semata-mata demi “membantu rakyat.”
Dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas menepis narasi yang menyebut kehadiran militer di ranah domestik sebagai ancaman bagi demokrasi.
“Narasi yang tercipta menyebutkan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, dan dianggap sebagai ancaman. Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu,” klaim Muhamad Nas.
Namun, alih-alih meredakan kekhawatiran publik, pernyataan tersebut justru dinilai semakin mengonfirmasi adanya upaya normalisasi keterlibatan militer dalam urusan di luar pertahanan negara.
Kritik terhadap posisi TNI semakin menguat seiring dengan makin beragamnya “tugas tambahan” yang diambil alih oleh prajurit.
Nas mencontohkan keterlibatan TNI dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengawal Kejaksaan Agung, hingga klaim keberhasilan menyelamatkan kas negara sebesar Rp371 triliun dari sektor pertambangan ilegal.
Tak berhenti di situ, TNI kini juga merambah sektor ketahanan pangan dan infrastruktur melalui Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP), di mana prajurit dikerahkan untuk menggarap lahan pertanian.
Penempatan perwira aktif di posisi teknis instansi sipil pun dinilai lumrah oleh Mabes TNI dengan dalih kemampuan individu yang relevan serta adanya payung hukum berupa undang-undang dan Memorandum of Understanding (MoU).
“Jadi tidak ada yang salah. Selama itu sesuai dengan undang-undang, selama ada dasarnya, kita laksanakan,” tegas Nas. []
