Oleh: Nur Fitriana/Dept. Hubungan Internasional EN LMND 2011-2014
Info Massa – Peristiwa pembubaran diskusi Budiman Sudjatmiko di UGM ibarat seseorang yang memilih mematikan lampu sebelum melihat isi ruangan. Yang hilang bukan sekadar kesempatan berbicara, melainkan kesempatan menguji gagasan secara terbuka. Ironisnya, sosok yang ditolak itu justru lahir dari tradisi intelektual dan pergerakan politik yang pernah tumbuh kuat di kampus yang sama.
Budiman bukan hanya pejabat negara hari ini, tetapi juga mantan aktivis yang pernah dipenjara oleh rezim Orde Baru karena keyakinan politik dan aktivitas organisasinya.
Peristiwa ini sesungguhnya lebih dari sekadar persoalan setuju atau tidak setuju terhadap Budiman. Namun justru menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah ruang intelektual kampus perlahan sedang kehilangan tradisi dialog dan keberanian untuk berdebat dengan gagasan yang berbeda?
Kampus dan Hilangnya Tradisi Perdebatan
Mahasiswa tentu memiliki hak untuk menolak kebijakan pemerintah maupun mengkritik para pemegang kekuasaan.
Sejarah bahkan mencatat bahwa mahasiswa selalu menjadi salah satu kekuatan moral yang mengoreksi arah perjalanan bangsa ketika negara mulai menjauh dari kepentingan rakyat.
Namun tradisi intelektual tidak berhenti pada penolakan. Tradisi intelektual justru diuji ketika seseorang mampu mendengar, mengkritik, membantah, lalu mengalahkan argumen lawan dengan gagasan yang lebih kuat.
Karena itu, ketika forum diskusi dibubarkan sebelum gagasan dipertukarkan, ada sesuatu yang terasa hilang dari watak intelektual gerakan mahasiswa. Kampus semestinya menjadi arena pertarungan ide, bukan arena pembatalan ide. Sebab gagasan tidak bisa dikalahkan dengan pengeras suara. Gagasan hanya bisa dikalahkan oleh gagasan yang lebih baik.
Warisan yang Terlupakan dari Aktivis 1990-an
Dari titik inilah refleksi terhadap generasi aktivis 1990-an menjadi relevan. Generasi Budiman Sudjatmiko dan banyak aktivis sezamannya tidak hanya dikenal karena keberanian mereka melawan rezim.
Yang sering terlupakan adalah bagaimana mereka membangun organisasi, melakukan kaderisasi, menyusun strategi, dan menghubungkan gerakan mahasiswa dengan persoalan rakyat di luar kampus.
Mereka memahami bahwa kekuasaan tidak berubah hanya karena dikritik. Kekuasaan berubah ketika berhadapan dengan rakyat yang sadar, terorganisir, dan memiliki tujuan politik yang jelas.
Karena itu, mereka tidak hanya berkutat di ruang diskusi, tetapi juga hadir di tengah buruh, petani, dan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi korban ketimpangan sosial maupun politik.
Pelajaran inilah yang tampaknya semakin jarang dibicarakan dalam gerakan mahasiswa hari ini. Banyak gerakan mahasiswa berhasil menciptakan gaung besar di ruang publik. Isu-isu yang diangkat menjadi perbincangan nasional, tagar menjadi tren, dan kritik terhadap pemerintah menyebar dengan cepat melalui media sosial. Namun pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah semua itu cukup untuk menghasilkan perubahan yang mendasar?
Ketika Aktivisme Terjebak Siklus Isu
Sering kali gerakan hari ini terjebak dalam logika respons cepat terhadap isu yang sedang ramai. Ketika satu isu muncul, perhatian publik terkonsentrasi di sana. Ketika isu itu mereda, perhatian bergerak ke isu berikutnya. Akibatnya, energi gerakan habis untuk merespons peristiwa demi peristiwa tanpa sempat membangun fondasi perubahan yang lebih permanen.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan politik yang besar tidak lahir dari kemarahan sesaat, namun lahir dari kerja panjang yang sering kali tidak terlihat, tidak viral, dan bahkan tidak populer. Perubahan membutuhkan organisasi, pendidikan politik, kaderisasi, dan kemampuan membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat.
Inilah yang membedakan gerakan reaktif dengan gerakan transformatif. Gerakan reaktif merespons peristiwa. Gerakan transformatif membangun kekuatan. Gerakan reaktif menciptakan momentum. Gerakan transformatif menciptakan perubahan yang bertahan lama.
Tentu saja kritik dan demonstrasi tetap penting. Keduanya merupakan instrumen demokrasi yang harus dijaga. Namun kritik tanpa pengorganisasian sering kali hanya menghasilkan ledakan sesaat yang ramai hari ini lalu dilupakan esok hari.
Sementara perubahan politik yang nyata membutuhkan lebih dari sekadar suara yang keras. Perubahan politik membutuhkan kekuatan sosial yang mampu bekerja secara konsisten dan berkelanjutan.
Budiman, Kritik, dan Kesempatan Berdialog
Pada titik ini, baik Budiman maupun mahasiswa sebenarnya memiliki ruang refleksinya masing-masing. Bagi Budiman, kritik dan penolakan dari mahasiswa seharusnya dipandang sebagai pengingat bahwa setiap kekuasaan harus selalu terbuka terhadap pengawasan publik. Tidak ada rekam jejak perjuangan yang membuat seseorang kebal dari kritik.
Lebih jauh lagi, situasi ini justru dapat menjadi kesempatan bagi Budiman untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif, yaitu membuka dialog publik secara terbuka dengan mahasiswa yang mengkritiknya.
Alih-alih berhenti pada polemik pembubaran forum, sebuah diskusi yang mempertemukan kedua pihak secara setara dapat menjadi contoh bagaimana perbedaan pandangan diselesaikan melalui pertukaran gagasan.
Mahasiswa dapat menyampaikan kritik secara langsung, sementara Budiman memiliki kesempatan menjelaskan posisi, kebijakan, maupun pandangan politiknya di hadapan publik.
Jika dialog semacam itu terjadi, manfaatnya tidak hanya bagi Budiman atau mahasiswa, tetapi juga bagi tradisi demokrasi kampus itu sendiri. Publik dapat menilai kualitas argumen masing-masing pihak secara terbuka.
Mahasiswa menunjukkan bahwa kritik mereka lahir dari pemikiran yang matang, sementara Budiman menunjukkan kesediaannya untuk diuji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis. Dalam ruang seperti itulah pendidikan politik yang sesungguhnya berlangsung.
Sebaliknya, bagi mahasiswa, keberanian mengkritik sebaiknya diiringi dengan keberanian untuk berdialog. Membubarkan forum mungkin dapat menghentikan sebuah pembicaraan, tetapi tidak akan memenangkan sebuah perdebatan.
Dari Simbol Perlawanan Menuju Kekuatan Perubahan
Jika kampus ingin tetap menjadi rumah bagi tradisi intelektual, maka perbedaan gagasan harus dijawab dengan argumentasi, bukan dengan pembungkaman.
Pada akhirnya, inti persoalannya bukan pada Budiman semata, melainkan pada arah gerakan mahasiswa itu sendiri. Jika tujuan akhirnya adalah perubahan sosial dan politik yang nyata, maka energi gerakan tidak cukup berhenti pada penolakan atau simbol perlawanan.
Ini harus diterjemahkan menjadi kerja pengorganisasian, pendidikan politik, dan pembangunan kekuatan kolektif yang mampu bertahan melampaui satu isu atau satu momentum. Tanpa itu, kritik hanya akan menjadi tong kosong nyaring bunyinya. []
