Info Massa – Pemerintah berencana menanggung seluruh iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang terhitung dalam desil 1 hingga desil 8, dengan target realisasi pada tahun 2027.
Skema bantuan kesehatan ini nantinya akan dibagikan secara berjenjang. Kelompok desil 1 sampai 4 akan ditanggung langsung melalui APBN. Sementara itu, kelompok desil 5 dan 6 bakal ditopang oleh APBD kabupaten/kota, serta desil 7 dan 8 ditanggung oleh APBD tingkat provinsi.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan optimismenya terkait perluasan jaminan kesehatan ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan begitu nanti mudah-mudahan desil 1 sampai 8 semuanya dibantu oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul saat acara Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.
Meski menjadi angin segar bagi kesejahteraan warga, pelaksanaan program ini masih memerlukan persiapan matang, terutama pada pemutakhiran data kependudukan melalui Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
Mensos mengonfirmasi bahwa pihaknya terus mematangkan simulasi bersama Kementerian Kesehatan,BPJS Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan.
“Ini lagi kami simulasikan, mudah-mudahan di tahun 2027 sudah bisa,” ujar Gus Ipul.
Proses koordinasi ini juga telah dilaporkan langsung kepada Kepala Negara agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkesinambungan.
“Bahkan waktu itu kami juga sempat lapor ke Presiden dan kami diminta untuk terus melakukan simulasi. Mudah-mudahan nanti datanya makin akurat, simulasinya selesai, mudah-mudahan tahun 2027 ini bisa kami terapkan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan bahwa keakuratan data menjadi pondasi utama agar manfaat bantuan iuran kesehatan ini benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
“Kami bersama-sama kumpul di tempat ini untuk konsolidasi data, karena program-program pemerintah itu bergantung pada data yang akurat,” ujar Gus Ipul.
Guna memastikan tidak ada warga miskin dan rentan yang terlewat, Mensos mengajak seluruh lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan terbawah untuk aktif melakukan pemutakhiran data.
“Yang mengelola, yang melakukan verifikasi dan validasi adalah BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi semua pihak, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, sampai tingkat RT/RW diminta untuk turut menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan. Memasukkan warga-warga yang memerlukan bantuan pemerintah ke dalam sistem digital pemerintah yang sekarang sudah kami bangun dan kami terapkan,” kata Gus Ipul.
Meskipun uji coba di Banyuwangi pada 2025 lalu mencatat tantangan berupa keterbatasan akses ponsel pintar di sebagian warga, pemerintah menyempurnakan sistem ini dengan teknologi biometrik (face recognition) dan kecerdasan buatan (AI) agar penerima manfaat terdata secara detail dan akurat.
“Dengan adanya sistem yang dibangun menggunakan teknologi berbasis AI dan terhubung dengan seluruh data-data pemerintah, maka kami akan mengetahui lebih detail tentang profil penerima manfaat dan juga calon penerima manfaat,” ujar Gus Ipul. []
