Teluk Kuantan – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kuansing meminta Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mempertontonkan kebodohannya di ruang publik. Hal tersebut terkait dengan pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD yang menimbulkan saling berbalas pantun dari sejumlah pihak.
Ketua LIRA Kuansing, Boy nopri yarko alkaren Menegaskan agar kedua belah pihak itu tidak membuang waktu dan energi dengan bermain pantun di ruang media informasi.
“PLT Bupati atau pun ketua DPRD kuansing masing-masing punya wewenang dan tugas pokok fungsinya. Sejatinya setiap kebijakan yang kalian buat harus berorientasi terhadap kepentingan masyarakat,” Ucap Boy kepada Infomassa, 26 Maret 2022.
Boy mengatakan, Plt. Bupati dan DPRD jangan sampai melupakan hal yang lebih penting dari yang diributkan saat ini. Menurutnya kesahjateraan masyarakat kuansing tetap harus menjadi prioritas.
“Dengan saling ribut di media, ini sama saja mempertontonkan kebodohan dan tidak akan membuat situasi di tengah masyarakat beranjak lebih baik,” Ucap Boy.
Lebih lanjut boy menegaskan jika konflik ini dibiarkan berkepanjangan, maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan kuansing ke depannya. Sebab, kata dia, bagaimanapun ada hubungan kinerja antara Kepala Daerah dengan Legislatif dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
“Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada kepala daerah. Namun juga perlu diingat segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi yang memerlukan persetujuan DPRD,” tuturnya.
“Disini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan pembangunan daerah bergantung terhadap kinerja orang-orang ini, bagaimana ceritanya bisa bekerja sementara mereka masih sibuk mengurusi hal yang sebenarnya bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk kepenting kelompok politiknya saja,” tukas Boy.
Boy meminta Plt. Bupati dan DPRD tidak lagi memperpanjang lelucon tersebut. Lebih baik fokus pada tanggung jawabnya masing-masin.
“Sudahlah, baik PLT bupati maupun ketua DPRD jangan lagi di perpanjang. Fokus saja terhadap janji politik di masa kampanye dulu, toh baik PLT bupati dan ketua DPRD kan sama-sama dulu kampanye dan menyampaikan janji poltik asa ke masyarakat,” tutup Boy.
Editor: Mauladi Fachrian
