Pascabentrokan antara pekerja lokal dan TKA China di PT. GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar meminta Presiden Joko Widodo untuk memoratorium TKA dan perusahaan.
“Jangan dianggap remeh, apa yang terjadi di Morowali bentrok fisik TKI dan TKA China itu sudah mengganggu instabilitas negara dari sektor pertahanan dan keamanan negara. Karena kuat dugaan negara China tidak akan tinggal diam,” ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, dilansir dari suara yang dikutip infomassa, Kamis, 19 Januari 2023.
Kemudian terkait tewasnya TKA China atas bentrokan yang terjadi, ditambah sentimen ras yang menyebar, pemerintah China akan meminta keterangan resmi dari pemerintah Indonesia.
“Mana tau kita, bahwa TKA China itu juga merupakan tentara aktif yang ditugaskan oleh negara China daratan, apalagi melihat investasi besar-besaran mereka untuk mendirikan perusahaan tambang nikel memang butuh keamanan,” tambahnya.
Moratorium penting guna menghindari bentrok susulan, isu pertahanan keamanan negara adalah nomor satu di atas segalanya.
Tim investigasi perlu diturunkan lebih mendalam mengupas kejadian lapangan dan menganalisa dampak keamanan dan pertahanan negara.
“Moratorium ini, dengan alasan pertahanan keamanan negara, stop dulu semua kegiatan tambang nikel di Morowali, turunkan tim independen sebab jika dibiarkan ini akan jadi ledakan yang lebih besar dan sangat potensial menyebabkan kerusuhan yang lebih besar,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika pemerintahan Jokowi tidak melakukan moratorium maka kuat dugaan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum dan HAM terhadap keamanan warga negara Indonesia dan konstelasi keamanan pertahanan negara yang terjadi bentrok dengan negara asing dan warga negara asing.
“Jangan dianggap remeh, apalagi Jokowi tidak transparan dari memaparkan perusahan dan pekerja asing di Indonesia khususnya nikel Morowali,” katanya.
