Membaca Arah Gerakan dalam LMND, FMN, dan SMI
Oleh: Lintang Ayu/Pegiat Komunitas Diskusi Bumi Manusia
Info Massa – Polarisasi di tubuh gerakan mahasiswa progresif saat ini bukan lagi sekadar perdebatan di ruang diskusi, melainkan tontonan terbuka di aspal jalanan. Ketika kepalan tangan tak lagi menghadap ke arah yang sama, publik sedang disuguhi babak baru dilema antara pragmatisme institusional dan ortodoksi gerakan. Di bawah bayang-bayang konsolidasi kekuasaan hari ini, tiga jangkar gerakan mahasiswa Kiri Indonesia. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), sedang memperlihatkan keretakan ideologis yang kian menganga dalam memotret arah zaman.
Peta jalan perubahan mereka kini terbelah secara ekstrem. Fenomena ini tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai perbedaan taktik lapangan, melainkan sebuah benturan epistemologis dalam melihat dan merespons watak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan tahun 2026 ini.
Dilema Hegemoni dan Polarisasi Internal
LMND, yang secara historis lahir dari rahim perlawanan radikal dekade 1990-an, kini tampak melakoni manuver ganda yang memicu perdebatan eksistensial di tingkat akar rumputnya. Di satu sisi, sebagian faksi elite organisasi memilih strategi “masuk ke dalam sistem”. Langkah ini dipandang sebagai pilihan rasional untuk melakukan war of position (perang posisi) meminjam istilah Antonio Gramsci, guna mengawal program kedaulatan nasional dan hilirisasi langsung dari koridor formal di bawah payung jargon “anti-serakahnomics”. Namun di sisi lain, sisa-sisa militansi basis wilayah mereka menolak kompromi tersebut. Ketegangan ini tampak nyata ketika LMND Lampung menggelar aksi nekat “jahit mulut” pada 10 Juni kemarin demi menuntut pajak kekayaan (wealth tax) bagi oligarki.
Jika dibedah dengan kacamata Gramscian mengenai hegemoni, pilihan taktis “masuk sistem” yang diambil sebagian faksi LMND ini sangat rentan terjebak dalam apa yang disebut sebagai passive revolution (revolusi pasif). Dalam tesis ini, kekuasaan memiliki kemampuan inheren untuk menetralisasi unsur-unsur kritis dengan cara mengabsorpsi mereka ke dalam struktur birokrasi.
Alih-alih mampu melakukan infiltrasi untuk menjinakkan gurita ekonomi-politik dari dalam, risiko terbesar dari strategi berporos kekuasaan ini adalah “terjinakkan” oleh kenyamanan ruang negosiasi. Jargon kontra-kapitalistik pada akhirnya berisiko tereduksi menjadi sekadar kosmetik politik untuk melegitimasi kebijakan ekonomi negara yang sejatinya tetap berwatak akumulatif. Fragmentasi internal ini membuktikan betapa kuatnya daya koyak penetrasi kekuasaan terhadap soliditas organisasi.
Jalanan dan Bahaya Fetisisme Aksi
Pilihan kontras diambil oleh FMN dan SMI sebagai representasi poros kiri-progresif. Menggunakan basis analisis materialisme dialektis, mereka memandang bahwa watak negara tidak akan pernah bisa diubah secara struktural hanya dari meja dialog. Oleh karena itu, jalanan kembali menjadi arena utama untuk membangun kekuatan tanding (counter-hegemony).
Konsistensi ini terlihat jelas dalam mobilisasi massa akbar pada Jumat, 12 Juni 2026. Gelombang protes mahasiswa lintas kampus yang dimotori oleh BEM UI, IPB, dan UPN Veteran Jakarta menghentak koridor Sudirman-Thamrin dengan narasi besar bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Pemandangan di lapangan memperlihatkan lanskap yang kontras: di tengah kepungan barikade ketat aparat gabungan Polri dan TNI di depan Gedung Thamrin Nine yang menghadang laju mahasiswa menuju Bundaran HI, bendera putih FMN dan panji-panji SMI dengan logo bintang merahnya tampak konsisten membelah kerumunan jaket kuning mahasiswa.
Gerakan ekstra-parlementer ini membawa lima tuntutan krusial: menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sarat muatan populisme semu, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut pemerintah mengakui kegagalan tata kelola ekonomi. Bagi FMN dan SMI, menyusupkan agenda melalui elite adalah bentuk oportunisme. Merujuk pada pemikiran Karl Marx, tugas gerakan adalah mengorganisasi kesadaran massa riil di tingkat akar rumput untuk mengubah basis material ketimpangan, bukan mengemis pada suprastruktur kekuasaan.
Namun, pilihan ini bukan tanpa jebakan struktural. Kritik paling jujur terhadap gerakan ekstra-parlementer yang mengandalkan stamina aspal adalah ancaman “fetisisme aksi” sebuah konsep yang berakar dari kritik Georg Lukács mengenai reifikasi. Ketika aksi massa, demonstrasi, dan benturan fisik dengan aparat di lapangan mulai dianggap sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself) tanpa peta jalan politik yang jelas, gerakan sedang mengalami pendangkalan. Militansi jalanan yang tidak dibarengi dengan kemampuan merebut capaian politik konkret (seperti pembatalan regulasi atau pembentukan komite rakyat yang solid) akan layu menjadi sekadar ritual heroisme tahunan yang estetis namun ompong secara politis.
Balkanisasi di Hadapan Negara
Absennya kesatuan komando di lapangan pada aksi 12 Juni 2026 ini menjadi sebuah jawaban retoris yang bising. Ketika gerakan mahasiswa terpecah, sebagian merajut kompromi di atas meja runding, sebagian melakukan aksi sektoral di daerah, dan sebagian lagi dihadang moncong barikade di ibu kota gerakan secara keseluruhan sedang mengalami proses balkanisasi (terpecah-pecah menjadi faksi kecil yang saling melemahkan).
Kondisi terkotak-kotak ini melahirkan kecemasan sosiologis. Ketika lima tuntutan krusial yang dibawa mahasiswa hari ini yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat seperti inflasi harga pokok, komersialisasi pendidikan, hingga penyempitan ruang sipil membutuhkan persatuan taktis yang solid, ego sektoral dan puritanisme garis politik justru memperlemah daya tawar mahasiswa di hadapan negara.
Dalam teori konflik, aparatus kekuasaan tentu diuntungkan oleh barisan yang terbelah ini. Negara cukup menggunakan strategi ganda: merangkul faksi yang kooperatif dengan konsesi politis, sembari mengerahkan aparat keamanan di lapangan untuk mengisolasi faksi radikal di jalanan dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban umum.
Menjadi Intelektual Organik
Gerakan mahasiswa Indonesia hari ini harus berani melampaui jebakan polarisasi strategi yang akut. Sejarah pergerakan mengingatkan dengan terang: mahasiswa hanya akan menjadi pemukul yang efektif ketika mereka mampu bertindak sebagai “intelektual organik” sebagaimana dirumuskan Gramsci yaitu elemen terdidik yang mampu mengartikulasikan dan mengonsolidasikan kemarahan kolektif publik secara utuh atas basis isu yang riil, bukan ketika mereka sibuk mendefinisikan siapa yang paling murni ideologinya di antara sesama kawan seperjuangan.
Lima tuntutan yang menggema di koridor Jakarta hari ini seharusnya menjadi titik temu objektif bagi seluruh elemen, baik LMND, FMN, maupun SMI. Di tengah konsolidasi kekuasaan yang kian mencengkeram pada pertengahan tahun 2026 ini, keretakan di sumbu gerakan mahasiswa adalah sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Tanpa adanya otokritik bersama dan persatuan taktis berbasis isu kerakyatan yang riil, gerakan mahasiswa hanya akan berakhir menjadi catatan kaki sejarah yang meratapi kekalahannya sendiri di balik jeruji besi atau di luar meja kekuasaan. []
