Info Massa – Program Sekolah Gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Pemerintah Provinsi Banten memasuki ujian yang tidak bisa dianggap sepele. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengungkapkan sekitar tujuh SMA swasta mengajukan pengunduran diri dari program tersebut.
Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, Rachmat Tamam, Jumat (24/7/2026), mengatakan pengajuan itu masih dalam proses rekapitulasi. Pemerintah juga belum menjelaskan secara menyeluruh alasan masing-masing sekolah memilih mundur.
Informasi tersebut penting, bukan semata karena jumlah sekolah yang keluar. Lebih dari itu, pengunduran diri sejumlah sekolah membuka ruang untuk menguji seberapa kokoh desain Program Sekolah Gratis yang menjadi bagian dari agenda politik pendidikan pemerintahan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Pada 2025, sebanyak 801 SMA, SMK dan SKh disebut mengikuti program tersebut. Bila tujuh sekolah benar-benar keluar dan tidak ada penambahan peserta baru, secara matematis jumlahnya menjadi 794 sekolah.
Namun pendidikan tidak selayaknya dibaca sebatas angka.
Di balik setiap sekolah terdapat peserta didik, orang tua, guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, pertanyaan yang jauh lebih penting bukan berapa sekolah yang keluar, melainkan mengapa mereka keluar dan bagaimana nasib peserta didik yang terdampak?
Ketika Siswa Harus Memilih Membayar atau Pindah
Persoalan menjadi semakin penting ketika pemerintah menjelaskan konsekuensi yang mungkin diterima peserta didik.
Rachmat mengatakan siswa yang sekolahnya keluar dari program dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut dengan membayar biaya sekolah. Alternatif lainnya, apabila ingin tetap memperoleh pembiayaan melalui Program Sekolah Gratis, siswa dapat dipindahkan ke sekolah lain yang masih menjadi peserta program.
Di sinilah kebijakan tersebut layak dikritisi.
Peserta didik bukan pihak yang memutuskan sekolah keluar dari program. Mereka juga bukan pihak yang membuat kontrak antara pemerintah dengan penyelenggara pendidikan.
Mengapa konsekuensi dari berakhirnya hubungan kontraktual itu justru berpotensi dibebankan kepada mereka?
Pilihan “membayar atau pindah” mungkin terdengar sederhana dalam administrasi pemerintahan. Dalam kehidupan keluarga, persoalannya jauh lebih kompleks.
Pindah sekolah berarti mempertimbangkan jarak, biaya transportasi, ketersediaan jurusan, kapasitas sekolah tujuan, lingkungan belajar, hubungan sosial hingga proses adaptasi peserta didik.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan khusus bagi siswa yang sudah telanjur bersekolah ketika sekolah tersebut masih menjadi peserta Program Sekolah Gratis.
Jangan sampai kontrak dibuat oleh orang dewasa, kebijakan diputuskan pejabat, tetapi anak yang hanya ingin belajar justru harus menanggung akibatnya.
Mengapa Sekolah Memilih Mundur?
Sampai alasan tujuh sekolah tersebut dijelaskan secara resmi dan menyeluruh, publik tentu tidak sepatutnya berspekulasi. Namun justru karena alasannya belum terang, Dindikbud Banten mempunyai kewajiban menjelaskannya setelah proses klarifikasi selesai.
Apakah pengunduran diri disebabkan persoalan internal masing-masing sekolah?
Apakah berkaitan dengan mekanisme Program Sekolah Gratis?
Apakah terdapat persoalan dalam struktur pembiayaan?
Apakah nilai yang diterima sekolah sebanding dengan kebutuhan operasional?
Apakah pencairan berjalan sesuai jadwal?
Apakah kewajiban yang muncul dari perjanjian dinilai terlalu berat?
Atau terdapat alasan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan kelemahan program?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru itulah pertanyaan dasar dalam evaluasi sebuah kebijakan publik. Jika ternyata alasan pengunduran diri murni merupakan keputusan internal sekolah, pemerintah perlu menyampaikannya kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila setelah evaluasi ditemukan pola persoalan yang sama pada sejumlah sekolah, pemerintah tidak boleh menutup mata. Desain program harus diperbaiki.
Tujuh sekolah memang belum cukup untuk menyimpulkan Program Sekolah Gratis gagal. Tetapi tujuh sekolah cukup menjadi alarm evaluasi.
Membongkar Makna “Gratis”
Kata “gratis” mempunyai daya tarik politik yang luar biasa.
Namun dalam kebijakan publik, tidak ada pendidikan yang sesungguhnya tidak membutuhkan biaya. Gedung harus dipelihara, listrik dibayar, guru dan tenaga kependidikan membutuhkan penghasilan, laboratorium membutuhkan peralatan, kegiatan praktik membutuhkan bahan, dan kualitas pembelajaran membutuhkan investasi.
Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan apakah sekolah itu gratis.
Pertanyaannya adalah: siapa yang membayar biaya pendidikan tersebut dan apakah pembiayaannya mencukupi untuk menjamin pendidikan yang bermutu?
Dalam Program Sekolah Gratis yang melibatkan sekolah swasta, pemerintah mengambil peran membiayai peserta didik melalui skema yang ditetapkan bersama penyelenggara pendidikan.
Secara pragmatis, kebijakan semacam ini dapat membantu memperluas akses pendidikan, khususnya ketika kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat.
Tetapi kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi.
Pemerintah harus memastikan besaran pembiayaan realistis terhadap kebutuhan sekolah, mekanisme pencairannya berjalan baik, aturan penggunaannya jelas, pengawasannya kuat dan yang tidak kalah penting kualitas pendidikan tidak dikorbankan demi mengejar label “gratis”.
Program pendidikan tidak cukup berhasil hanya karena orang tua tidak lagi menerima tagihan tertentu.
Program harus mampu memastikan sekolah tetap hidup, guru dapat mengajar dengan layak dan peserta didik mendapatkan pendidikan berkualitas.
Jangan Berhenti pada Subsidi
Di sinilah kritik yang lebih mendasar terhadap politik “Gampang Sekolah” perlu ditempatkan.
Program Sekolah Gratis dapat menjadi instrumen memperluas akses pendidikan. Namun pemerintah tidak boleh menjadikannya pengganti dari kewajiban memperkuat kapasitas pendidikan publik.
Jika daya tampung sekolah negeri masih menjadi persoalan, pemerintah harus berani menjawabnya melalui kebijakan jangka panjang: pembangunan unit sekolah baru berdasarkan kebutuhan wilayah, penambahan ruang kelas, pemerataan guru, perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah.
Sekolah swasta selama ini mempunyai kontribusi besar dalam menampung peserta didik yang tidak terserap sekolah negeri. Peran tersebut harus dihargai.
Namun ketergantungan pemerintah terhadap kapasitas pendidikan swasta juga perlu dibaca sebagai pertanda bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan publik belum selesai.
Program subsidi dapat menjadi jembatan. Ia tidak boleh menjadi alasan negara berhenti membangun.
Buka Anggaran dan Evaluasi Program
Pemerintahan Andra Soni–Dimyati seharusnya menggunakan kasus pengunduran diri sejumlah sekolah ini sebagai momentum melakukan evaluasi terbuka.
Publik perlu mengetahui bagaimana Program Sekolah Gratis bekerja.
Berapa anggaran yang disediakan?
Bagaimana formula pembiayaan setiap peserta didik?
Komponen biaya apa yang ditanggung?
Bagaimana mekanisme pencairannya?
Bagaimana pemerintah menentukan sekolah penerima?
Apa kewajiban sekolah?
Bagaimana pengawasan penggunaan anggaran?
Berapa jumlah siswa yang benar-benar memperoleh manfaat?
Berapa sekolah yang sejak awal memilih tidak bergabung?
Berapa sekolah yang kemudian mengundurkan diri dan apa alasannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena program ini menggunakan uang publik.
Transparansi tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Justru keterbukaan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa sebuah kebijakan memang dibangun berdasarkan perhitungan yang matang.
Jika skemanya sehat, data akan membuktikannya. Jika terdapat kekurangan, evaluasi terbuka memungkinkan pemerintah memperbaikinya.
DPRD Banten Jangan Menjadi Penonton
Pengawasan terhadap Program Sekolah Gratis juga tidak boleh dibebankan hanya kepada Dindikbud.
DPRD Provinsi Banten mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan. Karena itu, legislatif semestinya meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk persoalan sekolah yang mengajukan pengunduran diri.
Yang harus diperiksa bukan sekadar berapa besar anggaran terserap. Politik anggaran pendidikan harus melihat hasil akhirnya.
Apakah beban ekonomi keluarga benar-benar berkurang?
Apakah akses pendidikan meningkat?
Apakah sekolah mampu menjalankan program secara berkelanjutan?
Apakah guru dan tenaga kependidikan mendapatkan dukungan yang memadai?
Apakah kualitas pembelajaran terjaga?
Dan terutama: apakah terdapat peserta didik yang justru kehilangan kepastian pembiayaan karena sekolahnya keluar dari program?
DPRD seharusnya menjadi ruang tempat pertanyaan-pertanyaan itu diuji secara terbuka.
Pendidikan Bukan Hadiah Kekuasaan
Ada persoalan lain yang lebih ideologis dalam politik pelayanan publik kita. Program pemerintah kerap dikemas seolah merupakan pemberian seorang kepala daerah kepada masyarakat. Padahal Program Sekolah Gratis tidak dibayar dari kantong pribadi gubernur maupun wakil gubernur.
Ia menggunakan sumber daya publik.
Karena itu, pendidikan gratis tidak boleh diposisikan sebagai kemurahan hati kekuasaan yang kemudian harus dibayar masyarakat dengan rasa terima kasih politik.
Pendidikan adalah hak warga negara dan negara mempunyai kewajiban konstitusional di bidang pendidikan.
Cara pandang ini penting agar diskursus mengenai Program Sekolah Gratis tidak berhenti pada siapa kepala daerah yang meluncurkannya, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih substansial: seberapa efektif negara menjamin hak pendidikan masyarakat?
Di titik itulah slogan politik bertemu kenyataan “Gampang Sekolah” tidak boleh hanya gampang diucapkan. Ia harus gampang dirasakan rakyat.
Ujian Politik Andra Soni–Dimyati
Pengunduran diri sekitar tujuh sekolah belum dapat dijadikan dasar menyatakan Program Sekolah Gratis pemerintahan Andra Soni–Dimyati gagal.
Kesimpulan seperti itu terlalu dini. Namun menganggapnya sebagai persoalan administratif biasa juga sama kelirunya.
Justru kasus ini dapat menjadi ujian terhadap keberanian pemerintah mengevaluasi program unggulannya sendiri.
Pemerintah tidak perlu menjawab kritik dengan slogan keberhasilan. Jawablah dengan data.
Buka alasan sekolah mengundurkan diri setelah klarifikasi selesai.
Jelaskan berapa peserta didik yang terdampak.
Buka mekanisme pembiayaannya.
Evaluasi kecukupan anggarannya.
Pastikan tidak ada siswa yang tiba-tiba harus menanggung biaya akibat perubahan perjanjian yang berada di luar kendalinya.
Dan apabila ditemukan kelemahan dalam program, perbaiki. Sebab kebijakan publik bukan kitab suci yang haram dikoreksi.
“Gampang Sekolah” untuk Siapa?
Pada akhirnya, perdebatan tentang Program Sekolah Gratis tidak boleh berhenti pada angka 801, 794 ataupun tujuh sekolah yang ingin keluar.
Ukuran keberhasilan pendidikan jauh lebih sederhana sekaligus lebih berat.
Apakah anak Banten semakin mudah mendapatkan sekolah?
Apakah kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang memperoleh pendidikan?
Apakah keluarga tidak lagi dihantui biaya sekolah?
Apakah sekolah mampu bertahan?
Apakah guru dapat bekerja dengan layak?
Apakah kualitas pendidikan meningkat?
Dan apakah seorang peserta didik dapat menyelesaikan sekolahnya tanpa suatu hari dihadapkan pada pilihan: bayar atau pindah?
Jika pemerintahan Andra Soni–Dimyati ingin menjadikan “Gampang Sekolah” sebagai politik keberpihakan kepada rakyat, maka jawabannya tidak cukup berupa subsidi dan slogan.
Perkuat sekolah publik. Tambah daya tampung. Perbaiki fasilitas. Sejahterakan guru. Bangun kemitraan yang sehat dengan sekolah swasta. Buka anggaran. Transparankan evaluasi. Dan yang paling penting, tempatkan peserta didik sebagai subjek utama kebijakan.
Sebab negara tidak cukup hadir sebagai pembayar biaya pendidikan. Negara harus hadir sebagai penjamin hak pendidikan.
Tujuh sekolah yang hendak mundur mungkin hanya persoalan kecil dalam sebuah program besar. Tetapi dari persoalan kecil itulah publik dapat menguji apakah fondasi program benar-benar kuat.
Karena pada akhirnya pertanyaan mengenai “Gampang Sekolah” bukanlah seberapa bagus slogan itu terdengar.
Pertanyaannya adalah:
sekolah benar-benar semakin gampang bagi rakyat Banten, atau “gampang” baru sebatas bahasa politik kekuasaan?
