Info Massa – Setiap masuk bulan Agustus, langit negeri ini mendadak meriah. Merah di mana-mana, putih di mana-mana. Di atas podium yang baunya wangi parfum mahal, para pejabat kita sibuk berebut mikrofon. Mereka memekikkan kata “Merdeka!” sampai urat lehernya mau putus, seolah-olah besok harga beras bakal langsung turun.
Namun, kalau Anda kebetulan hidup di sudut Rancabungur, Kabupaten Bogor, Anda harus tahu bahwa kemerdekaan itu ternyata punya syarat dan ketentuan berlaku. Mirip kupon diskon belanjaan di minimarket. Syaratnya cuma satu dan gampang banget: Anda boleh merdeka, asal jangan BIKIN GADUH.
Kalimat sakti itu meluncur dari mulut Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Menanggapi video tukang cukur yang viral karena adu mulut soal bendera dengan petugas, Pak Bupati dengan bijak menasihati “Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan bikin gaduh.”
Waduh, sebuah kado Agustusan yang jujur sekali dari birokrasi kita. Jujur dalam artian menelanjangi bagaimana isi kepala penguasa kalau melihat rakyatnya lagi pusing. Bagi mereka, kritik dari warga miskin yang kelaparan itu bukan masalah sosial yang harus diberesi, melainkan cuma sejenis kebisingan alias noise yang mengganggu kenikmatan tidur siang para ASN.
Mari kita bedah pelan-pelan logika adiluhung khas pejabat kita ini. Kasus ini kan sebetulnya berhulu dari hal sepele. Seorang warga kelas bawah mempertanyakan esensi kemerdekaan di tengah himpitan ekonomi, lalu direspons dengan intimidasi verbal oleh oknum petugas lapangan. Sebuah pertanyaan yang sebetulnya filosofis banget buat ukuran orang yang tiap hari mikirin besok makan apa.
Tapi ya namanya juga penguasa, bagi mereka nasionalisme itu tampaknya bersifat kosmetik belaka. Nasionalisme adalah selembar kain merah putih yang terpasang rapi di pagar rumah, bukan urusan lambung warga yang bunyinya sudah mirip orkes dangdut karena kosong.
Pak Bupati kelihatan jauh lebih terganggu sama kegaduhan netizen di media sosial ketimbang kenyataan bahwa ada aparatnya di lapangan yang hobi membentak warga sambil rekam video, dengan harapan si warga bakal dirundung massal se-Indonesia.
Plot twist-nya, ketika netizen malah membela si tukang cukur, narasi langsung digeser. Kalau aparat bertindak arogan, oh itu namanya sedang “menjalankan tugas negara”. Tapi kalau rakyat jelata membela diri dan publik bersimpati, rakyatnya langsung dicap “tidak bisa berbuat baik” dan “bikin gaduh”. Ini adalah teknik Tone Policing tingkat dewa menggeser substansi ketidakadilan struktural menjadi sekadar urusan tata krama dan sopan santun ketukan pintu.
Ada sarkasme yang dalam kalau tidak mau disebut kelucuan yang hakiki ketika seorang kepala daerah meminta rakyat kecil untuk “jangan menyusahkan atau bikin gaduh”.
Mari kita pakai logika waras. Sejak kapan seorang tukang cukur di pinggir jalan punya kemampuan struktural untuk menyusahkan negara? Memangnya si Akang bisa menaikkan harga minyak goreng? Memangnya dia punya kuasa memotong dana bansos? Memangnya dia bisa bikin kebijakan tata ruang yang bikin banjir se-Kecamatan? Dan yang paling penting, memangnya tukang cukur punya akses ke anggaran miliaran untuk dikorupsi? Kan enggak.
“Merdeka itu hak segala bangsa, bebas mau ikut upacara bendera atau tidur siang. Kecuali yang gunting rambutnya kurang santun.” Kang Cukur, Epistemologi Rancabungur.
Dalam arsitektur bernegara kita yang ajaib ini, pihak yang paling berbakat bikin gaduh dan menyusahkan orang banyak secara sistemik itu jelas bukan tukang cukur, melainkan mereka yang memegang stempel kekuasaan dan hobi bikin kebijakan blunder.
Rakyat kecil itu posisinya cuma penonton bioskop yang kejatuhan plafon. Sudah ketiban berkali-kali karena dampak kebijakan makro yang amburadul, eh sekarang malah dituntut kalau protes harus pakai nada yang merdu, santun, dan mendayu-dayu layaknya penyanyi opera. Ini jelas arogansi yang sudah melampaui batas ambang kewajaran manusia bernapas.
Momen Agustusan tahun ini seperti memberi kita sebuah cermin yang retak seribu. Kita diajak merayakan kebebasan dari penjajahan bangsa asing yang sudah ratusan tahun lalu pulang, sekaligus diingatkan untuk tetap tahu diri dan tahu posisi di hadapan penguasa lokal. Jangan sampai gunting rambut Anda terlalu tajam dalam memotong narasi-narasi indah yang sudah disiapkan humas pemerintah daerah.
Kalau standar “rakyat yang baik” versi pemerintah adalah mereka yang diam, patuh, mandos, dan kepalanya mengangguk-angguk teratur mirip pajangan dasbor mobil, ya mending fungsi kritik dalam demokrasi kita bubarkan saja sekalian. Ganti pakai lomba melamun nasional.
Jadi, Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Silakan kibarkan bendera Anda tinggi-tinggi di depan rumah biar aman dari razia. Pasang senyum paling manis di depan kamera petugas. Dan kalau hidup Anda besok makin susah karena harga-harga naik, ingatlah pesan moral penting dari Kabupaten Bogor tolong sampaikan jeritan kelaparan Anda dengan nada yang santun, bernada minor kalau bisa, atau minimal jangan bikin gaduh pemilik kosan besar bernama kekuasaan. Kasihan, beliau-beliau sedang lelah bekerja. []
