TANGERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) tidak boleh sekadar dipandang sebagai urusan administratif dan pencatatan di atas kertas. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara optimal, tertib, dan berintegritas untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Herman saat membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang diikuti pengelola BMD dari seluruh perangkat daerah di Grha Bhakti Karya Modernland, Rabu (11/11/2026).
Herman menekankan bahwa keberadaan aset yang terkelola dengan baik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Aset yang tercatat dengan benar, terjaga keberadaannya, memiliki kejelasan status hukum, serta dimanfaatkan secara tepat akan menjadi kekuatan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Herman.
Ia menambahkan, ketelitian dalam setiap tahapan pengelolaan aset mulai dari pencatatan, penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan sangat krusial. Ketidakcermatan di satu perangkat daerah berpotensi mengganggu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Jangan anggap pencatatan aset sebagai urusan administratif biasa. Ketidaktelitian di satu perangkat daerah dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena itu,dibutuhkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab dari setiap pengelola barang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memastikan keakuratan data dan kelengkapan dokumen sah atas seluruh aset yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi berkala antara pengelola dan pengguna barang, termasuk penyelarasan data perolehan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data yang akurat, menurutnya, menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan strategis sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik Pemerintah Kota Tangerang. []
