Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia atau DPP AAI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan RKUHAP dan RKUHP menjadi Undang-undang. Ketua DPP AAI Ranto P Simanjuntak mengatakan, disahkannya RKUHAP dan RKUHP sebagai UU untuk menekan perilaku kejahatan dan mengajak masyarakat mengikuti perkembangan zaman di era digital. “Dengan adanya undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru dapat […]
Baca Selanjutnya
Oleh: Ahmad Vadhilah/Akademisi Opini – Dilema Demokrasi saat ini terkait soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa di sebut RKUHP, di mana poin-poin di dalamya sangat krusial dan sangat kontradiktif mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dan sekaligus negara yang menganut sistem Demokrasi. Bagaimana tidak, dalam 14 poin RKUHP yang dirancang […]
Baca Selanjutnya
Kabupaten Tangerang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (Gemakata) menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Koordinator aksi Gemakata, Syaiful mengatakan, aksi merupakan upaya pembelaan terhadap demokrasi dan masyarakat Indonesia. Menurutnya, jika RKUHP disahkan, kebebasan berekspresi dan berpendapat akan diberangus […]
Baca Selanjutnya