Info Massa – Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang melayangkan kritik terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono. Organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai persoalan mendasar di Kota Tangerang masih belum terselesaikan meski pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran yang besar.
Sekretaris Jenderal FAM Tangerang, Akbar Ridho, menyebut Kota Tangerang mengelola APBD lebih dari Rp6 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun. Namun, menurutnya, besarnya anggaran belum berbanding lurus dengan perbaikan layanan publik yang dirasakan masyarakat.
“Masalah banjir, sampah, kemacetan, layanan kesehatan yang sulit, hingga usaha kecil yang tidak berkembang masih dirasakan warga. Ini menunjukkan kebijakan belum menyentuh akar persoalan,” kata Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).
Kritik tersebut mengemuka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Tangerang, yang dinilai seharusnya menjadi momentum refleksi atas capaian pembangunan sekaligus evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Masalah Mendasar Dinilai Masih Berulang
FAM Tangerang mencatat sejumlah persoalan yang dinilai masih berulang dalam satu tahun terakhir. Banjir musiman masih terjadi di sejumlah wilayah seperti Ciledug, Cipondoh, dan Karang Tengah, Priuk. Di sisi lain, pengelolaan sampah dinilai belum optimal, ditandai dengan munculnya tempat pembuangan sementara (TPS) liar dan pengangkutan yang tidak konsisten.
Kemacetan lalu lintas juga menjadi sorotan, terutama bagi warga yang beraktivitas menuju Jakarta. FAM menilai belum adanya sistem transportasi publik terintegrasi menyebabkan warga harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan.
Selain itu, layanan kesehatan dinilai belum merata. Antrean panjang di puskesmas dan kepadatan pasien di rumah sakit daerah disebut masih menjadi keluhan warga.
Soroti Ketimpangan dan Lemahnya Peran BUMD
FAM Tangerang juga menyoroti ketimpangan sosial yang masih terlihat di tengah pesatnya pembangunan kota. Permukiman kumuh dan keterbatasan akses air bersih dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD dinilai belum optimal. Akbar menyebut kondisi ini membuat beban pembiayaan layanan publik tetap bertumpu pada pajak warga.
“Warga tetap membayar pajak, tetapi masih harus memenuhi layanan dasar secara mandiri,” ujarnya.
Program UMKM Dinilai Belum Berkelanjutan
FAM Tangerang menilai dukungan terhadap pelaku usaha kecil masih bersifat seremonial. Pelatihan yang tidak berkelanjutan, keterbatasan akses permodalan, dan minimnya pendampingan usaha disebut menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang.
Menurut FAM, kondisi tersebut berpotensi memperbesar sektor informal dan mempersempit kesempatan ekonomi masyarakat.
Temuan BPK 2025 Dinilai Perkuat Kritik Tata Kelola
FAM Tangerang turut menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang mengindikasikan adanya kelemahan tata kelola keuangan daerah, seperti ketidakefisienan belanja, lemahnya pengendalian internal, serta pengelolaan aset dan BUMD yang belum optimal.
Organisasi mahasiswa itu menilai temuan tersebut selaras dengan kondisi di lapangan, di mana berbagai proyek pembangunan belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah kota.
Pemerintah Dinilai Terjebak Seremoni
FAM Tangerang juga mengkritik kecenderungan pemerintah kota yang dinilai lebih menonjolkan kegiatan seremonial dan publikasi program dibandingkan perbaikan sistem layanan publik.
Momentum HUT ke-33 Kota Tangerang, menurut FAM, seharusnya tidak hanya diisi dengan perayaan simbolik, tetapi dimaknai sebagai titik balik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
“Warga tidak membutuhkan seremoni. Warga membutuhkan solusi nyata,” tegas Akbar.
Desak Perbaikan Tata Kelola
FAM Tangerang mendesak Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan transparansi anggaran, mereformasi tata kelola BUMD, memperbaiki layanan kesehatan, menghadirkan transportasi publik terintegrasi, serta membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik demi mewujudkan Kota Tangerang yang layak huni dan berkeadilan sosial. Mereka menegaskan bahwa peringatan hari jadi kota harus menjadi penanda kemajuan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Jika setelah satu tahun keluhan warga tetap sama, maka yang berjalan bukan perubahan, melainkan rutinitas yang dibungkus pencitraan,” tutup Akbar.[]
