TANGERANG – Puluhan warga Buaran Jati menggelar Musyawarah Dusun (MUSDUS) Kejaroan 06 untuk membahas dampak pembangunan perumahan Griya Artha yang dinilai mulai meresahkan masyarakat. Kegiatan berlangsung di halaman rumah H. Bahari Arief, Kampung Kebon Kelapa RT 01/06, Rabu (25/3) malam.
Musyawarah yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan petani, serta unsur akademisi. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi warga terkait berbagai persoalan yang muncul akibat pembangunan perumahan di wilayah Buaran Jati.
Tokoh agama, H. Bahari Arief, menyampaikan bahwa alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan perumahan telah mengurangi lahan produktif masyarakat.
“Lahan sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat kini mulai beralih fungsi menjadi perumahan,” ungkapnya kepada Info Massa, Rabu (25/3).
Sementara itu, perwakilan petani, Naiban, menuturkan bahwa kondisi tersebut berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal serta hilangnya mata pencaharian sebagian petani.
Selain itu, warga juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti meningkatnya erosi tanah, genangan air, serta pencemaran sumber air akibat aktivitas pembangunan. Dari sisi infrastruktur, pembangunan perumahan dinilai belum diimbangi dengan kesiapan fasilitas pendukung, sehingga memicu kemacetan serta keterbatasan pasokan air bersih dan listrik.
Dalam aspek sosial, warga menilai terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat serta munculnya potensi konflik akibat perbedaan kepentingan antara penduduk lama dan pendatang baru.
Hasil musyawarah tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta evaluasi izin pembangunan, pembatasan alih fungsi lahan produktif, kewajiban penyediaan infrastruktur oleh pengembang, pembentukan tim integrasi sosial, serta penguatan pengawasan terhadap dampak lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pemerintahan Desa Buaran Jati, Agung Setiawan, menyatakan bahwa pihak pemerintah desa terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Pemerintah desa menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi,” ujarnya.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait guna meminimalisir dampak pembangunan di wilayah Buaran Jati.[Hidayat]
