Info Massa — Langkah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang gencar membela dan mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam.
Sebagai kepala kementerian yang mengemban mandat mengawasi penegakan hak asasi, Pigai dinilai kebablasan karena beralih peran menjadi pembela program politik alih-alih menjaga jarak kritis demi fungsi pengawasan yang objektif.
Kritik ini mencuat setelah Pigai secara terbuka pasang badan bagi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut saat menghadiri acara di Kupang, NTT, Selasa (9/6).
Pigai menyebut program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen pemenuhan HAM beratribut keadilan sosial.
Dalam pernyataannya, Pigai menggunakan teori HAM universal mengenai tiga kewajiban negara—menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill)—untuk menjustifikasi program MBG.
Namun, pendekatan ini dinilai menyederhanakan masalah struktural HAM yang jauh lebih kompleks di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang mulia dan baik. Kami mengawasi agar program ini berhasil,” ujar Natalius Pigai, sebuah pernyataan yang dinilai lebih mirip bahasa humas pemerintah ketimbang evaluator independen.
Tak hanya Pigai, narasi senada juga dilemparkan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang mengklaim program ini mendongkrak ekonomi lokal lewat pelibatan petani dan UMKM.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi daerah pada proyek karitatif (bantuan belanja negara) seperti MBG sangat rentan dan tidak berkelanjutan.
Jika rantai pasok lokal belum siap, program ini justru berisiko dikuasai oleh vendor-vendor besar dari luar daerah, alih-alih memberdayakan masyarakat NTT sendiri.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program MBG ini memang diniatkan untuk menurunkan stunting dan menggerakkan ekonomi. Namun, selama Kementerian HAM bertindak sebagai pemandu sorak (cheerleader) alih-alih kritikus internal yang tegas, kekhawatiran bahwa program ini hanya menjadi komoditas politik pemoles citra akan terus membayang.
