Info Massa – Ambisi pemerintah membangun puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia mulai menghadapi realitas di lapangan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui bahwa keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan, menjadi hambatan serius bagi percepatan pembangunan program yang sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung penguatan ekonomi rakyat tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, Ferry menyatakan bahwa salah satu syarat pembangunan fisik KDMP adalah tersedianya lahan sekitar 1.000 meter persegi. Namun, persyaratan itu dinilai sulit dipenuhi di banyak kota yang menghadapi tekanan harga tanah dan keterbatasan ruang.
Akibat kendala tersebut, pemerintah mengaku telah melaporkan situasi itu kepada Presiden dan memilih melakukan pembangunan secara bertahap. Alih-alih mengejar target penuh 80 ribu koperasi dalam waktu dekat, pemerintah kini mengarahkan fokus pada sekitar 40 ribu titik.
“Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40 ribu titik,” kata Ferry.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kesiapan perencanaan program sejak awal. Target pembangunan hingga 80 ribu KDMP sebelumnya menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan. Namun, pengakuan adanya kendala mendasar berupa ketersediaan lahan menunjukkan bahwa tantangan implementasi ternyata lebih kompleks daripada yang diperkirakan.
Pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan pencapaian target kuantitatif semata. Ferry mengatakan kualitas operasional koperasi akan menjadi prioritas dibanding sekadar mengejar jumlah bangunan yang berdiri.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai perubahan fokus dari 80 ribu menjadi sekitar 40 ribu titik dapat dibaca sebagai sinyal penyesuaian target akibat hambatan teknis dan administratif yang belum sepenuhnya terantisipasi.
Untuk mengatasi persoalan di wilayah perkotaan, Kementerian Koperasi tengah mengkaji modifikasi desain pembangunan KDMP. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan syarat luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal.
Menurut Ferry, model tersebut dinilai lebih realistis untuk diterapkan di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan ruang.
“Kita akan buat modifikasi untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga memungkinkan,” ujarnya.
Selain wilayah perkotaan, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian pembangunan fisik pada desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit agar investasi yang dilakukan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah mengklaim program KDMP tetap bergerak. Sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah dioperasikan sebagai tahap awal implementasi program.
Pemerintah juga menargetkan hingga 40 ribu unit koperasi dapat beroperasi pada akhir 2026 melalui peresmian yang dilakukan secara bertahap.
Data terbaru menunjukkan sebanyak 83 ribu koperasi telah memiliki badan hukum. Namun, dari jumlah tersebut, baru 12.533 unit yang telah menyelesaikan pembangunan fisik. Sementara itu, 22.737 unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan. []
