Info Massa – Menjelang 81 tahun Republik Indonesia, sebuah video pendek beredar di media sosial. Hanya sekitar 10 detik. Dua figur menyerupai punakawan berdiri di antara angka besar 81. Di bawahnya tertulis kalimat yang terasa seperti tamparan: “Indonesia Berdaulat, Adil untuk yang Makmur.” Satu kata telah mengubah segalanya. Bukan lagi adil dan makmur, tetapi adil untuk yang makmur.
Jika dibaca sebagai satire, kalimat itu seperti sedang membongkar kontradiksi republik: kemerdekaan telah berusia lebih dari delapan dekade, pembangunan terus dibanggakan, investasi dirayakan, gedung tumbuh, jalan dibangun, angka ekonomi dipamerkan. Namun ada pertanyaan paling mendasar tetap belum kehilangan relevansinya: Siapa yang paling menikmati kemerdekaan dan pembangunan itu?
Kemudian jika melihat dua figur Punakawan ini, ia bukan sekadar pelawak dalam panggung pewayangan. Ia lahir dari tradisi yang memungkinkan rakyat berbicara kepada kekuasaan melalui humor. Ketika bahasa resmi dipenuhi pujian, angka dan seremoni, punakawan datang membawa bahasa yang sederhana: bahasa orang kebanyakan. Karena itu, dua figur di antara angka 81 tersebut terasa simbolis.
Dari gambaran tersebut, seolah rakyat sedang berdiri di hadapan republiknya sendiri dan bertanya: setelah 81 tahun merdeka, mengapa keadilan masih terasa berbeda antara mereka yang mempunyai modal dan mereka yang hanya mempunyai tenaga?
Dalam realitaa hari ini, Pendidikan terbaik dapat dibeli. Pelayanan kesehatan terbaik dapat dibayar. Pendampingan hukum terbaik dapat disewa. Modal membuka jaringan, jaringan membuka kesempatan, dan kedekatan dengan kekuasaan sering membuka pintu yang bahkan tidak terlihat oleh rakyat biasa.
Sementara disisi lain kaum pekerja hidup dari upah. Pedagang kecil bertahan dari keuntungan harian. Pengemudi jalanan mengejar setoran. Petani bergulat dengan biaya produksi. Dan rakyat miskin sering menggantungkan hak dasarnya pada kualitas pelayanan negara. Di sinilah persoalan kelas menemukan bentuknya.
Adapun Negara tidak dibutuhkan untuk membuat yang kuat semakin kuat. Negara justru diperlukan untuk memastikan mereka yang lemah tidak diinjak oleh kekuatan yang lebih besar. Itulah mengapa keadilan sosial menjadi tujuan kenapa republik ini berdiri.
Pembangunan tidak cukup dinilai dari berapa triliun investasi masuk. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dirayakan hanya karena grafik bergerak naik. Pertanyaannya harus lebih jauh:
Siapa menguasai kekayaan yang dihasilkan Siapa menikmati keuntungan pembangunan? Siapa bekerja, dan siapa paling banyak mengambil hasilnya?
Sebuah kota boleh dipenuhi mal, apartemen, kawasan industri dan gedung perkantoran. Pemerintah boleh berbicara tentang investasi dan pertumbuhan. Tetapi jika buruh tetap kesulitan membayar kontrakan, rakyat kecil semakin berat membeli kebutuhan pokok dan pedagang kecil terus terdesak, kita harus berani mengatakan: ada yang tidak beres dalam cara kemakmuran yang dibagikan.
Kemudian pembangunan yang hanya memperbesar akumulasi kekayaan di atas sementara beban hidup di bawah terus meningkat bukanlah keadilan sosial. Itu hanya pertumbuhan tanpa pemerataan kekuasaan ekonomi. Di hadapan hukum, orang miskin dan orang kaya memang secara formal sama. Tetapi kesetaraan di atas kertas belum tentu berarti kesetaraan dalam kenyataan.
Seseorang dengan uang, jaringan dan pengetahuan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingannya dibandingkan mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Karena itu, keadilan tidak boleh berhenti pada kalimat “semua orang sama di depan hukum.” Negara harus memastikan kesetaraan tersebut benar-benar dapat digunakan oleh semua orang.
Sebab keadilan yang hanya dapat diperoleh setelah seseorang mempunyai uang bukan lagi hak. Ia telah berubah menjadi barang mewah. Dan republik tidak diperjuangkan untuk itu.
Setiap Agustus, negeri ini dipenuhi bendera merah putih. Bendera berkibar. Gapura dicat. Baliho dipasang. Panggung didirikan. Pejabat berbicara tentang perjuangan para pahlawan. Tetapi yang perlu digarisbawahi menghormati kemerdekaan bukan hanya mengenang orang-orang yang mati pada masa lalu.
Menghormati kemerdekaan berarti melanjutkan pertarungan terhadap ketidakadilan hari ini. Sebab penjajahan memang telah berakhir, namun penindasan dapat berganti wajah.
Sebagai contoh Ia muncul sebagai upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Sebagai pendidikan berkualitas yang semakin sulit dijangkau. Sebagai penggusuran terhadap mereka yang tidak mempunyai kekuatan. Sebagai kebijakan yang lebih cepat mendengar kepentingan modal daripada keluhan rakyat. Atau sebagai kekuasaan yang meminta rakyat terus berkorban sementara privilese elite tetap dipertahankan.
Dengan demikian itulah mengapa video 10 detik tersebut terasa lebih panjang daripada durasinya. Dua punakawan berdiri di antara angka 81 dan di bawahnya tertulis: “Indonesia Berdaulat, Adil untuk yang Makmur.”
Kita bisa tertawa. Tetapi satire menjadi lucu justru karena ia menyentuh sesuatu yang terasa dekat dengan kenyataan. Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya membuat kita berani mengajukan pertanyaan yang lebih keras daripada sekadar bagaimana merayakan 17 Agustus.
Siapa yang menguasai tanah? Siapa yang menguasai modal? Siapa yang menikmati pembangunan? Siapa yang membayar beban pembangunan? Dan akhirnya Republik ini semakin bekerja untuk siapa?
Karena bicara Kemerdekaan tentu tidak selesai ketika penjajah pergi. Kemerdekaan baru memperoleh makna ketika rakyat mempunyai kehidupan yang layak, ketika kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, ketika hukum tidak tunduk kepada uang dan ketika kekuasaan politik tidak menjadi pelayan kepentingan modal. Maka menjelang 81 tahun republik, tugas kita bukan hanya meneriakkan kata Merdeka!
Justru tugas yang jauh lebih sulit adalah memastikan siapa pun dapat merasakan kemerdekaan itu. Sebab Indonesia tidak diperjuangkan untuk menjadi negeri yang “adil untuk yang makmur.” Melainkan Indonesia diperjuangkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan selama cita-cita itu belum menjadi kenyataan, kritik tidak boleh berhenti. Sebab kemerdekaan tanpa keadilan hanya mengganti bendera, bukan mengubah nasib rakyat.[]
