Info Massa – Kementerian Hukum memperingatkan seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) dan jasa penagih utang (debt collector) untuk tidak lagi melakukan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang di lapangan. Tindakan eksekusi paksa yang disertai intimasi berpotensi besar menyeret para pelaku ke ranah tindak pidana.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Namun, perselisihan tersebut dapat berubah menjadi perkara kriminal apabila proses penagihan diwarnai kekerasan atau ancaman.
“Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan,” kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Eddy juga menyoroti aspek perlindungan data pribadi debitur. Menurutnya, penyebaran data pribadi tanpa dasar hukum yang sah memiliki konsekuensi pidana yang serius. Ia menekankan bahwa seluruh debt collectorwajib memiliki sertifikasi, legalitas resmi, serta bekerja secara profesional.
Selain itu, ia meminta perusahaan pembiayaan melakukan verifikasi ketat sejak awal guna mencegah terjadinya kemacetan kredit di kemudian hari.
Menjelaskan aspek teknis hukum, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum, Henry Sulaiman, mengingatkan bahwa kepemilikan sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta memberikan wewenang bagi penagih untuk merampas kendaraan secara sepihak.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Henry menegaskan bahwa jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, eksekusi wajib melalui prosedur peradilan.
“Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan,” ujar Henry.
Untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah praktik kecurangan administrasi, Ditjen AHU terus mengoptimalkan pembenahan layanan jaminan fidusia berbasis teknologi melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence), termasuk penyediaan integrasi Application Programming Interface (API) bagi perusahaan pembiayaan. []
