Info Massa – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama 10 mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi sorotan politik yang amat tajam karena berlangsung di tengah memanasnya pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah tokoh nasional, hingga masyarakat sipil.
Kasus penyadapan tersebut diduga melibatkan seorang jenderal bintang empat yang juga mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.
Secara geopolitik internal, kehadiran jajaran petinggi pertahanan dan intelijen di Hambalang memperlihatkan upaya pembentukan benteng stabilitas nasional.
Presiden Prabowo yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wamenhan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, dan Seskab Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya duduk mengelilingi meja bundar bersama para purnawirawan jenderal polisi.
Dalam gestur politik yang sarat makna, Presiden Prabowo membuka acara dengan menyalami satu per satu jajaran mantan Kapolri saat memasuki ruangan. Posisi duduk di meja bundar pun menegaskan pusat kendali Presiden Prabowo berada di tengah, didampingi Menhan Sjafrie di sisi kanan serta Kapolri Jenderal Suyudi di sisi kiri. Di belakang mereka, turut bersiap pejabat utama Polri seperti Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin dan Kadiv Propam Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.
Deretan mantan Kapolri dari lintas era (1998–2019) tampak hadir, mulai dari Roesmanhadi, Surojo Bimantoro,Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, Rusdiharjo,hingga Tito Karnavian.
Namun, dinamika menarik terlihat dari ketidakhadiran Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis—Kapolri periode 2019–2021 dalam rombongan lintas generasi tersebut.
Di balik diskusi yang dikabarkan berlangsung hangat antara para purnawirawan dan Presiden, pihak Istana sejauh ini hanya merilis rekaman video bagian awal pertemuan tanpa audio (nirsuara).
Latar belakang pengusutan kasus penyadapan sensitif yang membayangi korps bhayangkara membuat pertemuan Hambalang ini dibaca publik sebagai sinyal kuat konsolidasi kekuasaan Presiden untuk menertibkan soliditas internal penegak hukum dan intelijen negara.
