Info Massa – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan pengembang papan atas PT Summarecon Tbk kian memanas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membongkar secara mendalam konstruksi aliran dana dan skema penyiapan uang oleh korporasi raksasa tersebut.
Perkembangan signifikan ini mengemuka usai pemeriksaan maraton terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal, sebagai saksi kunci di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kesaksian Hercules menjadi simpul penting bagi tim penyidik untuk merangkai kronologi penyiapan uang suap secara utuh baik yang dialirkan ke oknum pejabat ATR/BPN maupun kepada pihak-pihak lain di luar pemerintahan.
“HCL (Hercules) ini membantu penyidik untuk bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang baik untuk dugaan pemberian suap kepada oknum-oknum di ATR/BPN dan juga penyiapan uang lainnya yang salah satunya diberikan kepada saudara HCL,” terang Budi Prasetyo di Jakarta.
Hingga saat ini, penyidik KPK telah menetapkan sedikitnya 8 orang tersangka dalam lingkaran kasus dugaan suap pengurusan HGB tersebut.
Di hadapan awak media, Hercules membeberkan kronologi penerimaan dana sebesar Rp 800 juta dari pengacara PT Summarecon Tbk. Uang tersebut diklaim diserahkan sebagai biaya untuk memediasi sengketa lahan panas seluas 65 hektar di wilayah Kabupaten Bogor antara pihak pengembang, tim hukum GRIB, serta tim hukum ahli waris.
Ia menegaskan bahwa uang tersebut telah ia kembalikan kepada pihak KPK karena tujuan awal penyerahannya adalah untuk jalan damai yang gagal dicapai.
“Mereka (PT Summarecon Tbk) minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu,” aku Hercules usai menjalani pemeriksaan.
Tak sekadar menjelaskan soal dana Rp 800 juta, Hercules secara terbuka melemparkan tudingan krusial terkait dugaan praktik culas pengurusan sertifikat tanah yang diduga dilakukan pengembang secara masif di pelbagai daerah.
Ia mengklaim praktik dugaan manipulasi HGB tidak hanya berpusat di Kabupaten Bogor, melainkan menyebar ke wilayah strategis lainnya seperti Kelapa Gading, Tangerang, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Manado.
“Bukan hanya cuma di Bogor saja, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Jogja, di Jawa Timur, di Manado, di mana-mana Summarecon ini dia selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobolin,” cetus Hercules.
Salah satu fakta menarik yang diungkapkan Hercules adalah interaksinya dengan jajaran elite Kementerian ATR/BPN sebelum operasi tangkap tangan (OTT) meletus. Ia mengaku sempat menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, untuk mewanti-wanti bahaya hukum dari pengubahan status Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi HGB secara janggal.
“Aku menelepon Dirjen ATR, Saudara Lampri. Dan aku speaker semua dengan Pak Dirjen, ‘Hati-hati, ini tahan sertifikat hak milik diubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh.’ Dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu,” pungkasnya. []
