Info Massa – Panggung politik tanah air mendadak gempar. Ratusan anggota DPR RI dari 8 fraksi partai politik resmi bersatu menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Langkah drastis parlemen ini dipicu oleh polemik keabsahan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Delapan partai politik sepakat menyatakan bahwa meny menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA miliknya, Gibran dinilai secara sah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berkas pengajuan tersebut dan mengonfirmasi bahwa rapat paripurna akan langsung digelar besok untuk menentukan nasib sang Wapres.
“Rapat paripurna Kamis besok akan dilakukan untuk membahas soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming,” tegas Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta.
Secara mengejutkan, Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu dari delapan fraksi yang berada di garis depan pengajuan pemakzulan ini. Sebanyak 11 legislator Gerindra telah membubuhkan tanda tangan resmi.
Politisi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa pengajuan HMP ini diambil sebagai langkah tegas untuk segera mengakhiri kegaduhan politik dan kepastian hukum terkait status ijazah Gibran.
Tak ketinggalan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) juga mengumumkan 14 anggotanya ikut menjadi pengusul resmi. Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie Othniel, menegaskan bahwa partainya patuh pada hukum dan menerima penuh putusan MK serta MA.
“Penjelasan lanjutan terkait dengan pengusulan HMP ini nantinya akan disampaikan secara komprehensif dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Dolfie.
Kekuatan pengusulan pemakzulan semakin solid setelah 11 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar turut menyampaikan hak menyatakan pendapat untuk memproses tahap pemberhentian Gibran.
Sikap tegas Golkar didasari pada pertimbangan bahwa polemik hukum di tingkat peradilan telah tuntas dengan terbitnya putusan MK dan MA. Oleh karena itu, DPR wajib menjalankan mekanisme konstitusional sesuai undang-undang yang berlaku.
Masyarakat kini tertuju pada Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar Kamis besok untuk menyaksikan babak baru proses pemakzulan Wakil Presiden RI di Senayan. []
