Info Massa — Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sukses mencuri perhatian parlemen. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (13/11/2026), tata kelola pemerintahan Kota Tangerang dinilai sangat mumpuni dan layak dijadikan percontohan bagi daerah lain.
Rombongan DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, disambut oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Kunjungan ini mengevaluasi empat aspek krusial, mulai dari standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, hingga pembangunan Zona Integritas.
Aria Bima secara terbuka melontarkan pujian terhadap sistem kerja Pemkot Tangerang. Menurutnya, terdapat sejumlah praktik baik (best practice) yang membuat pelayanan di Kota Tangerang berjalan efektif dan patut ditiru daerah lain Pengelolaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sukses mendongkrak soft skill maupun hard skill pegawai sebagai fondasi pelayanan.
Koordinasi erat antara Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan, terbukti ampuh memangkas ego sektoral dan mempercepat urusan warga.
Integrasi berbagai layanan lintas instansi dalam satu atap serta sistem pengaduan masyarakat berbasis digital yang direspons cepat menjadi nilai tambah tersendiri.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” ungkap Aria.
Merespons apresiasi tersebut, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sachrudin membeberkan prinsip utama yang dipegang jajarannya dalam membangun birokrasi. Baginya,deretan inovasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak berdampak langsung pada kemudahan warga.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Ia pun berharap evaluasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait dapat menjadi masukan berharga untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang ke depannya. []
