Info Massa – Sebanyak 1.500 keluarga di Kota Tangerang resmi menerima alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026. Program kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan harian, tetapi juga sebagai stimulus agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu membangun kemandirian ekonomi.
Penyaluran tahap pertama digelar secara simbolis di Kantor Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026).Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten Tina Andra Soni, didampingi Wali Kota Tangerang H. Sachrudin serta Wakil Wali Kota Tangerang H.Maryono.
Berdasarkan data penyaluran, Kota Tangerang memperoleh porsi 1.500 KPM dari total 16.311 KPM di seluruh wilayah Provinsi Banten. Pencairan di Kota Tangerang dibagi ke dalam dua gelombang, yakni 709 KPM pada bulan November dan 791 KPM pada Desember 2026.
Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk merealisasikan program perlindungan sosial ini. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi daerah dalam menekan angka kemiskinan di Banten.
“Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun, kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi,” ujar Andra Soni di sela-sela peninjauan.
Guna memperluas jangkauan perlindungan sosial, Andra memastikan Pemprov Banten telah mengusulkan penambahan kuota penerima manfaat pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Menyambut dukungan tersebut, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin mengapresiasi sinergi berkelanjutan yang dibangun Pemprov Banten bagi warganya. Menurut Sachrudin, bantuan tunai maupun sosial harus terintegrasi dengan program pemberdayaan agar memberikan dampak jangka panjang.
“Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah,” kata Sachrudin.
Lebih lanjut, Sachrudin menekankan agar jajaran terkait terus mengawal akurasi data di lapangan sehingga distribusi bantuan tidak meleset dari target.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan daerah, didukung ketepatan data serta penyaluran, harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” pungkasnya.
