Info Massa – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian syarat pendidikan dengan aturan konstitusional yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama Gibran di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Prabowo, keputusan Gibran untuk meletakkan jabatan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem hukum dan demi menjaga stabilitas nasional.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo Subianto di hadapan awak media.
Polemik mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 memang telah bergulir dan berujung pada sejumlah putusan lembaga peradilan tinggi. Riwayat pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri dinilai memiliki perbedaan standar dengan regulasi nasional.
Prabowo menjelaskan bahwa meskipun Gibran telah menjalani proses pendidikan formal di luar negeri secara teratur, sistem yang berlaku di sana tidak serta-merta selaras dengan ketentuan di Tanah Air.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” jelas Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah menghormati penuh putusan hukum yang telah berkekuatan tetap terkait polemik dokumen pendidikan atau ijazah tersebut.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” tegasnya.
Sebelumnya, dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan putusan terkait status penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan Mahkamah Konstitusi (5 Oktober 2026). Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 atas gugatan yang diajukan Denny Indrayana dkk, MK memang menyatakan tidak menerima permohonan tersebut. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK mencatat tidak menemukan bukti ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Putusan Mahkamah Agung (30 Oktober 2026). MA mengetok putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang secara resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. []
