JAKARTA, Info Massa – ADVOKAT AKSI (Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia) mendesak pemerintah dan lembaga terkait segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers menyusul putusan MA pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Judex Facti, mengadili sendiri, serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
Wakil Koordinator ADVOKAT AKSI, Daniel H. Nainggolan, menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, termasuk lembaga negara dan pejabat pemerintahan.
“Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen hukum yang selesai setelah dibacakan. Putusan tersebut wajib dilaksanakan. Jangan sampai supremasi hukum hanya menjadi slogan, sementara pelaksanaan putusan justru diabaikan,” tegas Daniel H. Nainggolan saat ditemui di lokasi acara, Kamis (12/11).
ADVOKAT AKSI menjelaskan bahwa MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut surat tersebut.
Menurut Daniel, pelaksanaan putusan MA merupakan bagian penting dalam menjaga kepastian hukum dan memastikan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Kami meminta kementerian terkait segera menjalankan amar putusan Mahkamah Agung. Hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik seseorang,” ujarnya.
ADVOKAT AKSI juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan SMA/SLTA sebagaimana persyaratan perundang-undangan.
Daniel menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai polemik politik, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan konstitusi.
“Persoalan ini menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, setiap keputusan pengadilan harus dihormati dan ditindaklanjuti. Tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan hukum yang sudah diputus oleh lembaga peradilan,” kata Daniel.
Atas dasar tersebut, ADVOKAT AKSI menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 serta mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Kedua, mendukung DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut.
Ketiga, meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran administrasi atau hukum terkait penerbitan surat keterangan tersebut.
Keempat, meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan bukti adanya pemalsuan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana lainnya dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Lebih lanjut, Daniel menegaskan bahwa ADVOKAT AKSI akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkaitan.
“Kami ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir dalam menegakkan hukum. Putusan pengadilan harus dijalankan, bukan dipilih-pilih berdasarkan siapa pihak yang berperkara. Supremasi hukum dan konstitusi harus berdiri di atas kepentingan siapa pun,” pungkasnya.[]
Komentar