Info Massa – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyetujui pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebijakan ini bertujuan menata aktivitas perdagangan yang selama ini menggunakan badan jalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Pramono seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Rapat kelima di tingkat kecamatan ini membahas sejumlah persoalan wilayah, mulai dari penataan PKL dan parkir liar, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur.
Sebanyak 206 PKL yang berjualan di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah didata untuk direlokasi. Perumda Pasar Jaya akan menyiapkan tempat usaha di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama sebagai lokasi penampungan para pedagang.
“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Gubernur Pramono.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Kebayoran Lama segera menindaklanjuti penataan tersebut.
Relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, dan memastikan akses kendaraan darurat tidak terhambat. Pada saat yang sama, pedagang diharapkan tetap dapat menjalankan usahanya di lokasi yang lebih tertata.
Penanganan parkir liar juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi.
Camat Kebayoran Lama, Mustopa, mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City untuk menyiapkan solusi parkir bagi pengunjung kawasan tersebut.
“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” ujar Mustopa.
Untuk mengantisipasi pasar tumpah pada malam hari, pihak kecamatan juga telah memasang pembatas di sepanjang tepi jalan agar aktivitas perdagangan tidak meluas ke badan jalan.
Setujui TPS3R, Percepat Penanganan Banjir
Selain penataan kawasan perdagangan, Gubernur Pramono menyetujui secara prinsip pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengolahan sampah di tingkat wilayah. Saat ini, timbulan sampah di Kecamatan Kebayoran Lama mencapai sekitar 244 ton per hari dan sebagian besar masih dikirim ke Bantargebang.
“Tadi secara prinsip TPS3R yang diusulkan di Jalan Delman Elok disetujui, tetapi saya minta kepada Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan finalisasi, nanti segera dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup,” kata Gubernur Pramono.
Dalam penanganan banjir, Ratas juga membahas perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter serta pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan.
Gubernur Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan ruas sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan mengirim surat kepada Kementerian PUPR untuk ini segera bisa dilakukan perbaikan karena memang di lapangan sudah membutuhkan untuk dilakukan turap,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga membuka kemungkinan memberikan dukungan apabila pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, Gubernur Pramono menyoroti kebutuhan pembangunan jembatan penyeberangan Kali Pesanggrahan. Selama ini, sebagian warga dan pelajar masih menggunakan getek atau perahu kayu untuk menyeberangi sungai. Keberadaan jembatan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan serta aksesibilitas masyarakat, termasuk pelajar dari enam sekolah di kawasan sekitar. []
